JAKARTA, (ERAKINI) - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar mengapresiasi kebijakan trasformatif dalam afirmasi melalui ekspansi program Sekolah Rakyat terintegrasi asrama bagi keluarga miskin ekstrem.
Rektor Asep menilai kebijakan transformatif yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu, 7 Juni 2026, menandai reposisi radikal dalam agenda keadilan sosial melalui jalur pendidikan.
"Langkah afirmatif pemerintah mulai dari ekspansi Sekolah Rakyat terintegrasi asrama bagi keluarga miskin ekstrem hingga debirokratisasi dana perbaikan fisik sekolah merupakan intervensi berani yang memerlukan pembacaan objektif, refleksi mendalam, serta solusi berbasis akuntabilitas dari dunia akademi," ujarnya kepada media, Selasa (9/6/2026).
Selaku pimpinan Perguruan Tinggi, Prof Asep Jahar memandang momentum ini bukan sekadar objek studi, melainkan panggilan bagi institusi pendidikan tinggi untuk bergerak sebagai mitra strategis pemerintah.
"Keberadaan sekolah berbasis asrama bertindak sebagai social elevator yang memutus mata rantai kemiskinan (intergenerational poverty trap) secara langsung, namun demikian Pemerintah harus waspada agar program masif ini tidak melahirkan efek samping segregasi sosial atau stigma baru sebagai 'sekolah kaum marjinal'," tuturnya.
"Mutu luaran dari Sekolah Rakyat ini wajib distandardisasi dengan kurikulum teknologi dan sains tingkat tinggi agar para alumninya memiliki daya saing setara saat berkompetisi di bursa kerja global maupun seleksi masuk PTN," tegasnya.
Dari sudut pandang manajemen publik, Rektor Asep menilai pengumuman Presiden mengenai lonjakan target perbaikan fisik sekolah dari 17.000 sekolah menjadi 70.000 sekolah pada tahun ini, yang dikirimkan langsung ke rekening Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, adalah lompatan debirokratisasi yang sangat radikal.
Model swakelola ini berhasil memotong rantai pungutan liar dan mempersingkat birokrasi daerah. Namun, Rektor Asep mengingatkan bahwa pelimpahan wewenang anggaran dalam skala masif (mencapai target akumulatif 300.000 sekolah dalam lima tahun) membawa risiko kerawanan baru.
"Kepala sekolah dan komite di pelosok daerah kerap kali memiliki keterbatasan dalam literasi akuntansi formal dan regulasi pengadaan barang. Tanpa asistensi yang tepat, desentralisasi berisiko tinggi memindahkan lokus penyelewengan dari birokrasi tingkat atas menjadi korupsi skala mikro di tingkat satuan pendidikan. Ini patut diantisipasi," jelasnya.
Atas dasar tersebut Rektor Asep mengajak seluruh elemen akademis, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah untuk membangun Sinergi Tri Dharma Terintegrasi melalui tindakan nyata berupa Asistensi Akuntabilitas Keuangan, Kemitraan Kurikulum, termasuk riset evaluasi dampak berkelanjutan.
"Sinergi yang berkeadilan tidak akan tercapai jika idealisme kebijakan berjalan sendiri tanpa topangan validasi ilmiah dan ketatnya sistem pengawasan. Untuk itu, seluruh elemen akademis, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah perlu membangun Sinergi Tri Dharma Terintegrasi melalui tindakan nyata," tuturnya.
Adapun beberapa langkah nyata sinergi tri dharma terintegrasi tersebut dijabarkan Rektor Asep antara lain: Pertama, Asistensi Akuntabilitas Keuangan.
"Kampus harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial untuk menerjunkan tim ahli guna melakukan pendampingan, penyusunan sistem aplikasi keuangan sederhana, serta pelatihan pelaporan keuangan transparan bagi komite sekolah penerima dana swakelola langsung," terangnya.
Kedua, Kemitraan Kurikulum. Perguruan Tinggi mendampingi pengembangan kurikulum di Sekolah Rakyat agar tidak hanya fokus pada ketahanan mental, melainkan dikawinkan dengan kesiapan industri melalui transfer keahlian teknologi digital dan pembelajaran sains aplikatif.
Ketiga, Riset Evaluasi Dampak Berkelanjutan. Melakukan studi longitudinal secara berkala untuk mengevaluasi dampak sosial-ekonomi lulusan Sekolah Rakyat, sehingga kebijakan ini memiliki landasan ilmiah berbasis bukti (evidence-based policy) untuk rencana jangka panjang.
