Soal Surat Rais Aam, Gus Yahya Diperbolehkan Ajukan Keberatan ke Majelis Tahkim PBNU

“Jika terdapat keberatan atas keputusan ini, sudah ada mekanisme penyelesaiannya, yaitu melalui Majelis Tahkim di PBNU,” ujar Sarmidi.

Ia menjelaskan, penyelesaian perselisihan internal telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Perkung) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Melalui aturan ini, perselisihan kepengurusan dapat diselesaikan secara formal di lingkungan organisasi.

Pernyataan Sarmidi merespons beredarnya Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyebutkan pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Surat yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah PBNU KH Tajul Mafakhir itu disebut telah sah dan berlaku.

“Dengan surat itu, Gus Yahya sudah tidak menjabat Ketua Umum lagi sejak Rabu, 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,” kata Sarmidi.

Sebelumnya, publik dikejutkan oleh beredarnya dokumen Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang berisi permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Dokumen tersebut menyebar luas di media sosial pada Jumat (21/11/2025).

Rapat Harian Syuriah diketahui berlangsung pada Kamis (20/11/2025) di Hotel Aston City Jakarta, dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Dari 53 pengurus yang tercatat, sebanyak 37 orang disebut hadir dalam pertemuan tersebut.