Gandeng IPB, Kemenhaj Susun Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji Nasional

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah merupakan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 yang menempatkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai leading institution dalam transformasi sektor haji. 

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 secara tegas memberikan mandat kepada Kemenhaj untuk memimpin transformasi sektor haji, termasuk dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Jaenal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, penyusunan cetak biru menjadi langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan haji dari sekadar cost center menjadi profit center yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.

“Penguatan cetak biru ini menjadi fondasi agar pengelolaan haji tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berdampak luas,” tuturnya.

Ia menjelaskan, ekosistem ekonomi haji mencakup sejumlah pilar, antara lain transportasi dan logistik, akomodasi, konsumsi pangan, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, efisiensi digital, produk halal unggulan, hingga keuangan syariah inovatif.

Dengan total kuota 221.000 jemaah haji Indonesia, potensi nilai ekonomi dinilai besar dan memerlukan integrasi rantai pasok serta pelibatan pelaku usaha nasional secara sistematis.

Dalam konteks tersebut, IPB dilibatkan untuk memperkuat substansi akademik dan teknis cetak biru, khususnya pada pilar konsumsi pangan dan inovasi berbasis teknologi. Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan kesiapan IPB menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji berbasis sains.

“IPB siap berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik dan penguatan cetak biru, termasuk melalui standar gizi dan formulasi menu jemaah, inovasi produk pangan adaptif, serta pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi,” tegas Alim.

Dalam FGD tersebut, IPB memaparkan potensi kontribusi konkret, mulai dari penyusunan standar gizi jemaah berbasis evidence, pengembangan produk pangan rendah indeks glikemik dan tahan distribusi, hingga penerapan smart traceability berbasis AI dan teknologi digital untuk menjamin mutu dan keamanan pangan.

FGD ini tidak hanya membahas arah kebijakan dalam cetak biru, tetapi juga merumuskan model kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan UMKM dalam membangun rantai nilai ekonomi haji yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui sinergi ini, Kementerian Haji dan Umrah menargetkan terwujudnya Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang komprehensif dan implementatif, sekaligus mendorong transformasi sektor haji menjadi ekosistem ekonomi yang produktif bagi bangsa.