PMII Serukan Darurat Demokrasi Nasional, Desak Jokowi Berhenti Kangkangi Konstitusi

Kemudian, merubah aturan agar menteri atau kepala daerah yang menjadi peserta Pemilu 2024 tidak mundur hingga dugaan menggunakan fasilitas negara serta kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden di Pilpres 2024. 

Dengan melihat keadaan tersebut, PMII mendesak Jokowi berhenti mengangkangi konstitusi yang berpotensi menghancurkan demokrasi. Jokowi juga diminta untuk tidak merusak etika berbangsa dan bernegara. 

Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII, Abdurrahman Hamas Nahdly mengatakan, demokrasi sebagai sistem kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat haruslah diawasi sehingga tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Menurut Hamas, tanpa pengawasan, demokrasi cenerung menyimpang dan bersifat absolut. 

“Pemerintah hari ini mengaku sebagai rezim demokratis, namun kita masih percaya, seperti apa yang disampaikan salah satu pendiri PMII dalam catatan Dari Hari ke Hari, Sahabat Mahbub Djunaidi, bahwa “Demokrasi itu bisa dibunuh di dalam lembaga demokrasi, oleh para demokrat, dengan cara-cara yang demokratis,” kata Hamas usai menyampaikan pernyataan sikap. 

Hamas menuturkan, demokrasi Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo menuju jurang kematian. Saat rakyat tidak mampu lagi berpikir rasional, banyak rakyat yang terjatuh pada kultus personal yang sangat berbahaya. Hamas lalu mengkritik beberapa pihak yang mengagung-agungkan Jokowi seolah dewa, seperti seruan Tegak Lurus Bersama Jokowi dan beberapa narasi yang berlebihan dalam menilai personal Jokowi. 

“Berkenaan dengan kondisi itu, PMII mendesak Presiden Jokowi untuk berhenti melakukan beberapa hal, antara lain tidak mengangkangi konstitusi dan menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan kepentingan politiknya,” tuturnya. 

Berikut ini adalah tuntutan PMII dalam merespons situasi dan kondisi bangsa saat ini: 

1. Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran pemerintahan agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengrusakan prinsip-prinsip Demokrasi. Berhenti merusak dan mengangkangi konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai Presiden Pimpinan Negara dan Pimpinan Pemerintah;
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang, sebagian kelompok, apalagi hanya untuk kepentingan keluarga dan kerabat.
3. Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat seluruh rakyat indonesia tanpa diskriminasi, intimidasi dan represi.
4. Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktek penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pemenangan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tidak diam saja dan segera menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan melalui hak angket atau interpelasi atau menyatakan pendapat terhadap tindakan Presiden yang semakin masif menyalahgunakan kewenangannya untuk berpihak pada salah satu pasangan capres - cawapres yang mana hal tersebut melanggar prinsip netralitas pejabat publik dalam pemilu;
6. Mendesak DPR RI untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara maksimal;
7. Mendesak seluruh Aaparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, hingga Kepala Desa untuk menolak Intervensi Kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024;
8. Mendesak dan Menuntut kepada Seluruh Pejabat Negara untuk tunduk patuh terhadap aturan main demokrasi dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang Adil, Bersih dan Penuh Kejujuran tanpa manipulasi dan kecurangan.