Komisi VIII DPR Puji Capaian Kemenhaj Terkait Visa Haji yang Terbit Kilat hingga Distribusi Kartu Nusuk di Tanah Air

Apresiasi tersebut disampaikan Marwan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Banten, Cipondoh, Kota Tangerang, Rabu (8/4/2026) malam.

“Penerbitan visa yang sudah selesai seluruhnya merupakan capaian penting. Demikian juga dengan Nusuk yang akan dibagikan sebelum keberangkatan, ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kepada jemaah,” ujar Marwan.

Marwan mengatakan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun menghadapi tantangan yang dinamis. Karena itu, menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki kemampuan adaptasi yang kuat.

“Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan jemaah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menjaga kualitas layanan haji tetap optimal.

“Kementerian dan seluruh lembaga terkait harus bekerja bersama. Melayani jemaah haji dalam jumlah besar bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR berharap penyelenggaraan haji dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya jeda proses dari tahun ke tahun.

“Penyelenggaraan haji itu berlangsung setiap tahun, namun prosesnya tidak boleh terputus. Harus ada kesinambungan yang baik agar kualitas layanan terus meningkat,” kata dia.

Marwan juga menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil pelayanan jemaah, termasuk untuk mengantisipasi tantangan operasional seperti transportasi dan penerbangan.

“Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Tantangan penerbangan dan aspek operasional lainnya harus diantisipasi dengan matang agar jemaah tetap terlayani dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan kenaikan biaya haji akibat melonjaknya harga avtur tidak akan dibebankan kepada jemaah.

Menurut dia, Prabowo Subianto telah memberi arahan agar tambahan biaya ditanggung pemerintah.

“Sejak awal Presiden telah memberikan arahan tegas bahwa jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” kata Gus Irfan.

Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji merupakan agenda rutin menjelang pemberangkatan jemaah. Forum ini membahas kesiapan daerah serta mematangkan skema pergerakan jemaah selama di Arab Saudi, mulai dari kedatangan hingga kepulangan.