Kemnaker Minta Pekerja Bersabar, BSU Segera Cair untuk 17,3 Juta Penerima

Sunardi menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan BSU disebabkan oleh proses pemadanan dan validasi data yang sempat berlangsung beberapa waktu lalu. Namun, seluruh proses tersebut kini telah rampung dan BSU sedang dalam tahap finalisasi.

Adapun BSU tahun ini menyasar sekitar 17,3 juta pekerja, termasuk guru honorer. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari dua bulan pencairan, yaitu Juni dan Juli 2025, dengan nilai Rp300.000 per bulan.

Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Data penerima BSU dari kalangan pekerja diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan dan kemudian dikonsolidasikan bersama Kemnaker. Sementara itu, data guru honorer, termasuk guru PAUD, dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Targetnya 17 juta tenaga kerja. Sekarang, kalau tidak salah, data yang sudah masuk dan terverifikasi sekitar 4 jutaan. Mereka ini adalah anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Untuk guru honorer dan PAUD, datanya dari Kemendikdasmen. Jadi kami di Kemnaker fokus pada pekerja di luar kategori guru honorer,” jelas Sunardi.

Sebagai dasar hukum, BSU tahun ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Berdasarkan regulasi tersebut, syarat penerima BSU mencakup kewarganegaraan Indonesia dengan NIK, merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, dan memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Program BSU merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian nasional sepanjang Juni hingga Juli 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp10,72 triliun.