JAKARTA, (ERAKINI) - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Arief Hidayat dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etik terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Aduan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Centrum Muda Proaktif, Onky Fachrur Rozie, pada Sabtu (21/12/2024).
Onky mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) serta aduan terkait dengan adanya dissenting opinion yang diucapkan oleh kedua hakim tersebut. Dissenting opinion tersebut dianggap menjadi dasar dari laporan yang diajukan.
Saldi dan Arief dilaporkan karena diduga memiliki konflik kepentingan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serta uji materi terhadap Undang-Undang MK Nomor 7 Tahun 2020.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Centrum Muda Proaktif, Sofyan Sauri, menambahkan bahwa Saldi Isra sebelumnya pernah terafiliasi dengan salah satu partai politik di Sumatra Barat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam perkara yang mereka tangani.
"Patut diduga kuat bahwa terlapor terlibat dalam konflik kepentingan karena diduga berafiliasi dengan partai politik," ujar Sofyan Sauri, dikutip Minggu (22/12/2024).
Kelompok Centrum Muda Proaktif berharap MKMK segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan hukuman tegas jika terbukti bahwa kedua hakim tersebut melanggar kode etik.
Pelanggaran yang terjadi di lingkungan MK, yang berhubungan dengan proses pemilihan dan kehidupan publik, dianggap tidak bisa ditolerir karena dampaknya sangat besar terhadap masyarakat luas.
