Menkominfo Budi Arie Setiadi membenarkan adanya panjahat siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dengan virus ransomware. Sang hacker meminta tebusan Rp131 miliar. Foto: Ilustrasi/Ist
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan adanya panjahat siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dengan virus ransomware. Sang hacker () meminta tebusan USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar (kurs Rp16.394).
"Iya menurut tim, (tuntutan tebusan) UDS8 juta," ujar Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara Senin (24/6/2024).
Budi Arie mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari lockbit 3.0. Namun untuk detail, kata Budi, akan disampaikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam konferensi pers.
Terkait uang tebusan itu, Budi Arie menegaskan tidak akan membayar tuntutan hacker tersebut. “Enggak, enggak, enggak akan, tidak akan,” tegas Budi Arie.
Menurut Budi,saat ini pusat layanan publik sudah bisa diatasi. Serangan virus ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2 juga tengah dievaluasi. “BSSN sedang forensik,” katanya.
Budi juga meluruskan bahwa serangan bukan dilakukan terhadap PDN, melainkan terhadap PDNS 2.
“Supaya teman-teman media jangan salah, ini bukan PDN tapi PDNS 2 yang ada di Surabaya. Bukan Pusat Data Nasional, ini PDNS 2, karena sedang dibangun PDN-nya maka kita gunakan yang sementara di Surabaya,” kata dia.
Terkait keamanan data masyarakat atas serangan tersebut, Budi Arie memastikan bahwa pemerintah akan terus menjaga data-data masyarakat.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian menyampaikan bahwa gangguan yang terjadi pada PDNS 2 sejak 20 Juni 2024 adalah akibat serangan siber virus ransomware bernama Braincipher.
"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini dikembangkan terus, ini yang terbaru dari yang kami lihat dari sample setelah dilakukan forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian di Jakarta, Senin.
Hinsa menyebutkan bahwa pemerintah melalui koordinasi Kementerian Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri, dan Telkom Sigma saat ini terus menelusuri serangan siber tersebut.
