DPR Bentuk Panja Netralitas TNI, Dipimpin Utut dari PDIP

"Beliau (Agus) sebelum fit and proper test sudah menyatakan siap, seluruh fraksi juga menyatakan siap untuk mengawal, dan insyaallah ini menepis kekhawatiran semua. Tadi, beliau sudah menyatakan tegas tidak ada keraguan kepada TNI untuk hal netralitas dan Komisi I juga akan mengawal melalui panja," jelas Meutya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Agus menegaskan komitmennya untuk mengawal netralitas TNI pada Pemilu 2024. Dia menyebut telah memberikan penyuluhan terkait netralitas TNI kepada para prajuritnya.

"Saya sampaikan pada Komisi I, jangan ragukan kami, TNI. Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah. Mereka sudah kami berikan buku saku, setiap prajurit, setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan," kata Agus masih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia menambahkan bahwa netralitas TNI dalam Pemilu 2024 telah memiliki koridor aturan yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis.

"Kemudian, juga Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Apabila TNI berpolitik, maka praktis akan dikenakan hukuman pidana ataupun disiplin," ujar Agus.

Sebelumnya, Selasa (7/11), Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panja Netralitas TNI dalam mengawal Pemilu 2024.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, maka buatlah Panja Netralitas TNI," kata Utut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut Utut, Panja Netralitas TNI perlu dibentuk untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tidak terpecah belah akibat adanya potensi intervensi terhadap pimpinan TNI dalam mengawal Pemilu 2024.