Sejarah Pendirian Hotel Aruss Semarang yang Kini Disita Polri karena Kasus Judol
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengumumkan penyitaan Hotel Aruss yang terletak di Jl dr Wahidin 116 Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin (6/1/2025). Penyitaan ini karena Hotel Aruss diduga menerima anggaran dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online.
Lalu bagaimana sejarah pendirian Hotel Aruss yang kini disorot publik usai diduga terlibat kasus judi online?
Dilansir dari situs resmi Hotel Aruss Semarang, Senin (6/1/2025), hotel ini mulai resmi beroperasi Juni 2022. Hotel Aruss Semarang membawa konsep hotel modern yang dibalut dengan pelayanan yang luar biasa.

Terletak sangat dekat dengan exit tol Jatingaleh, hotel ini menawarkan pemandangan 360˚ kota. Hotel Aruss juga berkomitmen untuk memberikan pengunjung pengalaman menginap yang luar biasa di tengah kesibukan, sekaligus memberikan oase ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota.
Hotel bintang empat ini dikelola PT Arta Jaya Putra dan pernah menerima 2 rekor MURI karena memiliki fasilitas joging Juwana tertinggi yakni di lantai 7 dan Mahakam Rooftop Hall tertinggi berada di lantai 11. Pengharagaan MURI ini didapatkannya saat launching hotel tahun 2022.

Selain itu, properti dengan 11 lantai ini menyuguhkan pemandangan Kota Semarang 360 derajat. Hotel ini memiliki 147 kamar yang mencakup Deluxe, Deluxe Premier, Executive, Junior Suite, dan Aruss Suite.

Selain itu, terdapat 10 ruang pertemuan dan satu ballroom, serta dua restoran yakni Serajoe Restaurant dan Vue Resto and Lounge. Hotel Aruss Semarang juga dilengkapi fasilitas seperti kolam renang, fitness center, sauna, spa and massage, lintasan joging, kids club, Mahakam Rooftop Hall, ATM center, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, web corner di lobi, serta area parkir.
Disita Bareksrim Polri diduga terlibat TPPU judi online

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helfi Assegaf, mengungkapkan adanya aliran dana mencurigakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Aruss antara tahun 2020 hingga 2022.
"Hotel Aruss ini merupakan aset yang dikelola oleh PT. AJ dan diduga dibangun dengan dana hasil tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perjudian online," ujar Helfi.
PT AJ, yang tercatat mengelola hotel tersebut, menerima dana sekitar Rp40,56 miliar yang diperoleh dari rekening pribadi berinisial FH. Dana tersebut dipindahkan melalui lima rekening yang diduga dikelola oleh bandar perjudian online yang terhubung dengan platform seperti Dafabet, agen 138, dan judi bola. Selain itu, juga ditemukan setoran tunai yang berasal dari individu berinisial GP dan AS, yang turut mendanai aliran dana tersebut.
Dirtipideksus juga menjelaskan modus yang digunakan para pelaku untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online.

"Para pelaku menampung uang hasil perjudian online pada rekening-rekening nominee yang tidak terdaftar atas nama pelaku. Uang tersebut kemudian dipindahkan antar rekening, ditransfer, dan ditarik tunai untuk menghindari pelacakan," lanjut Helfi.
Setelah itu, uang tunai tersebut disetorkan ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi langsung dengan perjudian online, dan digunakan untuk membangun Hotel Aruss.
Sebagai bagian dari penyidikan, pihak kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap Hotel Aruss yang kini menjadi objek penyitaan. Hotel yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin, Semarang, tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp200 miliar.
"Berdasarkan hasil penyidikan, kami menemukan bahwa sebagian atau seluruh dana yang digunakan untuk membangun hotel ini bersumber dari tindak pidana perjudian online," ujar Helfi.
Penyidik juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dijerat dengan Pasal 3, 4, 5, atau 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.
Sementara pelaku perjudian online dapat dikenakan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp25 juta. Lalu untuk pelanggaran terkait transaksi elektronik, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterapkan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.


















