Wujudkan Pesantren Ramah Anak, Berikut Ini 3 Langkah Strategis Kementerian Agama!

Tahun 2025, Kemenag meluncurkan KMA Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Regulasi ini menjadi panduan nasional bagi pengarusutamaan prinsip perlindungan anak di pesantren hingga tahun 2029.

Thobib menjelaskan, peta jalan tersebut terdiri dari tiga fase implementasi, yaitu tahap penguatan dasar pada 2025–2026, tahap akselerasi pada 2027–2028, dan tahap kemandirian pada 2029. "Melalui skema berjenjang ini, Kemenag menargetkan seluruh pesantren di Indonesia dapat mengintegrasikan prinsip ramah anak dalam sistem kelembagaannya," papar Thobib.

Kebijakan turunan juga terus dikembangkan, di antaranya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren yang menekankan pendekatan tanpa kekerasan, serta SK Nomor 1541 Tahun 2025 yang menetapkan 512 pesantren sebagai pilot project Pesantren Ramah Anak.

2. Kolaborasi Lintas Sektor dan Inovasi Layanan Aduan

Gerakan Pesantren Ramah Anak dijalankan dengan dukungan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kemenag telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemenkumham, dan Kemenkes. Sinergi ini mencakup upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, pembangunan rumah ibadah ramah anak, peningkatan kesehatan, serta penguatan ketahanan keluarga.

Sebagai bentuk inovasi layanan, Kemenag juga menghadirkan Telepontren, kanal pengaduan kekerasan berbasis WhatsApp dengan nomor 0822-2666-1854. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melapor secara cepat, aman, dan rahasia. Setiap laporan akan langsung diteruskan ke sistem tindak lanjut di tingkat pusat maupun daerah.

“Kerja sama antarinstansi dan pemanfaatan teknologi ini memastikan setiap laporan kekerasan di pesantren dapat direspons cepat, tepat, dan berpihak kepada korban,” jelas Thobib.

3. Praktik Baik Pesantren Ramah Anak

Semangat perubahan kini mulai tampak di berbagai daerah. Di Pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk Sumenep, misalnya, santri dan pengasuh bersama-sama menyusun Kode Etik Santri serta membentuk Unit Perlindungan Anak. "Di Pesantren Nurul Islam Jember, pendidikan gender dan kesehatan reproduksi diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar," kata Thobib.

Sementara Pesantren Al-Muayyad Surakarta membuka hotline pengaduan kekerasan dan posko konsultasi bagi santri, dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya mengembangkan sistem pelaporan rahasia berbasis kelompok santri. “Pesantren-pesantren ini menunjukkan bahwa nilai Islam sejalan dengan semangat perlindungan anak. Pendidikan yang menanamkan kasih sayang dan adab akan melahirkan santri yang berkarakter kuat dan berempati,” ujar Thobib.

Data dan Komitmen Berkelanjutan

Berdasarkan data Satgas Pesantren Ramah Anak, hingga Oktober 2025 tercatat 25 kasus kekerasan di satuan pendidikan keagamaan yang telah ditangani. Kasus tersebut meliputi pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan fisik, dengan berbagai langkah penanganan mulai dari klarifikasi, penonaktifan pelaku, hingga pendampingan psikologis bagi korban.

Kemenag juga mendorong partisipasi aktif seluruh lembaga pendidikan keagamaan melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Hari Anak di Madrasah, Pesantren, dan Rumah Ibadah. Edaran ini mengajak seluruh madrasah dan pesantren menjadikan peringatan Hari Anak sebagai momentum memperkuat komitmen perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

“Membangun pesantren ramah anak bukan hanya soal mencegah kekerasan, tetapi juga menumbuhkan budaya asuh yang penuh kasih dan menghargai martabat anak,” tegas Thobib.

Dengan dukungan regulasi yang kuat, sinergi antarinstansi, dan semangat para kiai serta santri di seluruh Indonesia, Gerakan Pesantren Ramah Anak kini menjadi simbol perubahan besar dalam dunia pendidikan keagamaan — tempat ilmu, adab, dan kasih tumbuh bersama dalam satu tarikan napas.