Nawawi Pomolongo Minta Capres-Cawapres Copot Pejabat Tak Patuh LHKPN Jika Menang Pilpres 2024
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Sementara, Nawawi Pomolongo berharap calon presiden dan calon wakil presiden bisa memperkuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) apabila terpilih di Pemilu 2024.
Menurut Nawawi, bahkan dibutuhkan sanksi pemecatan bagi pejabat yang tidak patuh. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Presiden ke depan harus memperkuat LHKPN, antara lain, kata dia, dengan memberikan sanksi tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak patuh LHKPN. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memperkuat UU Nomor 28 Tahun 1999.
"Ini yang menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Namun UU ini tidak menyebutkan sanksi yang tegas, selain sanksi administrasi untuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban," ujar Nawawi dalam acara PAKU Integritas di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Nawawi mengatakan, tidak adanya sanksi yang tidak tegas, berakibat pada kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10.000 dari sekitar 371.000 penyelenggara negara.
Sebut saja lemeriksaan LHKPN dan kasus korupsi yang menunjukkan LHKPN hanya dianggap administratif dan tidak ada sanksi bagi LHKPN yang tidak mencantumkan seluruh harta.
Bahkan, ada penyelenggara negara yang tak patuh menyampaikan LHKPN, tapi tetap menduduki jabatan publik. Dia meminta komitmen para capres dan cawapres berani menindak tegas para penyelenggara negara yang tak patuh LHKPN.
"Untuk itu KPK meminta komitmen nyata dari calon presiden dan calon wakil presiden ketika nanti terpilih untuk menguatkan LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik kepada pembantu Presiden atau pimpinan instansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap. Demikian juga ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan ada harta yang disembunyikan," ujar Nawawi.
Tak lupa, KPK meminta kepada calon presiden dan calon wakil presiden terpilih menjadikan LHKPN dan hasil pemeriksaan sebagai salah satu kriteria promosi pengangkatan bagi seseorang di jabatan publik.
Lebih lanjut, Nawawi mengatakan KPK memiliki tugas sebagai koordinator dan supervisor pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Namun, menurutnya, tugas ini masih belum berjalan efektif.
"Ingin kami sampaikan pada forum ini, kewenangan yang diberikan UU pada KPK sebagai koordinator dan supervisor tipikor tidak dan atau belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun telah memiliki aturan dan regulasi sebagai pelaksanaan," pungkasnya.

















