Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Ini Alasannya

"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," tuturnya.

Bagja juga menyebut ada beberapa masalah lain seperti pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik Pilkada seperti surat suara, dan beban kerja penyelenggara Pemilu yang terlalu tinggi.

Selain itu, Bagdja menyinggung belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

"Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," ungkapnya.

Belum lagi, maraknya politik uang. Dia menyebut belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye menjadi salah satu masalah.

Bagja kemudian bicara pengalaman Pemilu sebelumnya. Dia mengatakan banyak kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, penyebaran hoax dan sebagainya yang timbul pada Pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya.

"Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan 'hate speech' akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," jelasnya.

Bawaslu, kata dia, telah melakukan upaya pencegahan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah memperluas pengawasan partisipatif.

"Kami melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu (IKP), melakukan program pendidikan politik dan memperluas pengawasan partisipatif," ujarnya.