Kasus Kuota Haji Tambahan 2024, Kuasa Hukum: Gus Yaqut Tidak Pernah Terima Dana dan Berupaya Suap Pansus DPR RI

Tim kuasa hukum menilai pemberitaan yang beredar telah membentuk opini publik yang menyudutkan kliennya tanpa dasar bukti yang jelas.

"Kami merasa ada hal-hal yang justru keluar dari proses penegak hukum. Apa yang mendasari dugaan kami itu adalah adanya framing, adanya pembentukan opini seakan-akan Gus Yaqut ini telah melakukan suatu kejahatan," kuasa hukum Gus Yaqut, Dodi S Abdulkadir, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Menurut Dodi, tuduhan bahwa Gus Yaqut menerima aliran dana hanya bertumpu pada asumsi dan informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. 

"Kenyataannya, dasar informasi bahwa Gus Yaqut itu dikatakan menerima uang, dikatakan memberikan uang untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di DPR, itu hanya didasarkan kepada rekaan, kepada asumsi, kepada keterangan-keterangan yang hingga saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya," katanya.

Doni menilai opini sudah diakselerasi untuk membentuk framing publik. Padahal, dalam prinsip hukum pidana, setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta material yang dapat diuji.

"Ini seakan-akan Gus Yaqut ini adalah orang yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah seseorang yang memiliki karakter jahat. Pembentukan opini ini dilakukan melalui berita-berita," tegasnya.

Dodi juga menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah klarifikasi resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, dalam proses tersebut, BPK juga tidak dapat menunjukkan bukti konkret terkait tuduhan penerimaan maupun pemberian dana ke DPR RI oleh Gus Yaqut.

"Badan Pemeriksa Keuangan hanya menyatakan bahwa mereka sebagai auditor menyimpulkan hal tersebut atau menyampaikan hal tersebut didasarkan kepada informasi-informasi yang tadinya diperoleh dengan menyebut nama seseorang, waktu kita minta klarifikasi, akhirnya tidak pernah ada ketegasan, dan tidak pernah bisa dilakukan klarifikasi," paparnya. 

Dodi mengaku tim kuasa hukum awalnya berupaya menahan diri terkait opini yang terus menyudutkan kliennya. Namun, belakangan pemberitaan yang dinilai tendensius malah semakin deras, sehingga membuat mereka akhirnya memberikan klarifikasi demi transparansi kepada publik.

"Tadinya kami menahan diri untuk tidak membuka ini. Namun, karena berita-berita semua menuju kepada pembentukan opini, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah kriminal, orang jahat yang memang dari awal punya karakter dan niat-niat yang jahat, maka dengan berat hati kami harus melakukan klarifikasi demi transparansi publik, agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah haji ini," ucapnya.

Tim kuasa hukum Gus Yaqut lainnya, Mellisa Anggraeni, menambahkan, sejak awal proses hukum berjalan, pihaknya terus mengikuti perkembangan dan berupaya memberikan penjelasan di berbagai kesempatan. Namun, derasnya informasi yang dinilai tidak akurat membuat mereka perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

"kami melihat penting bagi kami untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan berbagai pemberitaan yang kami anggap tidak benar dan patut untuk kami luruskan," tegasnya.