JAKARTA, (ERAKINI) - Balitbang Diklat Kementerian Agama (Kemenag) RI secara resmi meluncurkan Sekretariat Bersama (Sekber) dan Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama (-MB).
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno mengatakan, peluncuran Sekber dan API merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Sekber ini akan menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kampus, dan masyarakat untuk memantau serta melaporkan implementasi program moderasi beragama.
“Sesuai dengan Perpres tersebut, setiap Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota wajib melaporkan secara berkala perkembangan moderasi beragama,” Suyitno dihadapan ratusan peserta peluncuran Sekber dan API-MB di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Setelah aplikasi ini resmi diluncurkan, Kaban mengatakan untuk pemantauan terhadap laporan dari setiap instansi akan dilakukan secara langsung oleh Kantor Staf Kepresidenan, “Oleh karena itu, diseminasi teknis akan dilakukan agar seluruh Kementerian/Lembaga dapat mengikuti dan melaporkan pelaksanaan moderasi beragama dengan baik,” sambungnya.
Suyitno menyampaikan bahwa istilah "API" pada aplikasi tersebut diambil dari filosofi api yang memiliki beragam warna.
“Warna merah, kuning, biru, dan hijau melambangkan pluralitas serta semangat yang tak pernah padam dalam penguatan moderasi beragama,” ujar Suyitno.
Menurut Kaban, filosofi Api dalam penguatan moderasi beragama menurutnya semakin biru warna api, semakin tinggi pula panasnya, yang dalam konteks ini menggambarkan ketajaman dan kekuatan moderasi beragama yang semakin kuat.
Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta termasuk Untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi dalam implementasi moderasi beragama, acara ini juga dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkominfo, Kemendikbudristek, Kemenkumham, Bappenas, Kemenpora, Kemenpan RB, Kemenparekraf, Kemensos, Kementerian PPPA, Kemenaker, Kemenkop UKM Kantor Staf Kepresidenan, Rektor PTKIN, PTU, Kesbangpol, staf ahli Menteri Agama, staf khusus Menteri Agama, tenaga ahli, para Kepala Kanwil dan kepala madrasah.
