JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran Satelit Nusantara Lima menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan digital nasional, termasuk di sektor antariksa. Satelit karya anak bangsa dengan kapasitas terbesar di Asia (160 Gbps) ini diharapkan menjadi game changer konektivitas nasional.
“Kita bangga dan mengapresiasi PT Pasifik Satelit Nusantara serta PT Satelit Nusantara Lima. Ini adalah catatan sejarah bagi Indonesia. Dengan Satelit Nusantara Lima, menunjukkan presensi Indonesia, tetapi juga di kawasan. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia harus hadir di panggung internasional, termasuk ruang antariksa,” kata Menkomdigi dalam acara Peresmian Operasi Satelit Nusantara Lima di Jakarta Selatan, dikutip dari laman resmi Komdigi, Selasa (12/5/2026).
Adapun saat ini, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia (80 persen populasi) telah terkoneksi internet. Namun Meutya menegaskan tantangan utama ke depan adalah pemerataan hingga ke wilayah terluar. “Kita ingin setiap warga, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas, merasakan manfaat digital yang setara. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” kata Meutya.
Ditekankan oleh Menkomdigi bahwa visi pemerintahan Presiden Prabowo: konektivitas bukan sekadar sinyal, tetapi harus membawa pertumbuhan dan perlindungan. “Tidak ada gunanya membangun konektivitas kalau ujungnya tidak meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Lebih dari itu, konektivitas harus menjaga masyarakat kita. Kita tegas melindungi anak-anak dari kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan berbagai ancaman digital lainnya,” tegas Meutya.
Menurutnya, Satelit Nusantara Lima akan menjadi infrastruktur strategis yang mendukung sekaligus mengamankan agenda transformasi digital nasional. “Indonesia butuh orang-orang pintar dan orang-orang berani. PSN telah membuktikan keberanian itu. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan industri untuk membangun ekosistem digital yang maju, aman, berdaulat, dan berkelanjutan,” kata Menkomdigi.
