Tersandung Kasus Korupsi CPO Berujung Penyitaan Rp11,8 Triliun, Begini Klarifikasi PT Wilmar Group

Menanggapi hal tersebut, Wilmar Group membantah dan menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan proses perizinan ekspor minyak sawit mentah (CPO) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dilansir dari Reuters pada Rabu (18/6/2025), Wilmar mengonfirmasi bahwa uang sebesar Rp11,8 triliun tersebut telah diserahkan sesuai dengan tuntutan jaksa dalam proses persidangan. Perusahaan juga menegaskan bahwa dana itu akan dikembalikan jika Mahkamah Agung (MA) menyatakan mereka tidak bersalah. 

Sebaliknya, apabila Wilmar dinyatakan bersalah, uang tersebut bisa disita negara baik sebagian maupun seluruhnya. Wilmar menegaskan bahwa tindakan yang diambil dalam mengurus izin ekspor dilakukan tanpa adanya niat untuk melakukan korupsi.

Sebagai informasi, dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ini telah menjadi sorotan sejak penyelidikan dimulai pada 2022. Proses hukum kini tengah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung. 

Anak perusahaan Wilmar Group yang menjadi terdakwa dalam perkara ini meliputi PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Pada putusan tingkat pertama yang dibacakan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025, tiga dari lima perusahaan tersebut dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa. 

Namun, hakim memutuskan bahwa perbuatan itu bukanlah tindak pidana, sehingga terdakwa dibebaskan dengan putusan ontslag van alle rechtsvervolging (lepas dari segala tuntutan hukum). 

Selain itu, pada April 2025, Kejagung menetapkan empat hakim sebagai tersangka dugaan suap terkait putusan tersebut. Mereka disinyalir menerima gratifikasi hingga Rp60 miliar. Sebagai respons atas putusan ontslag, Kejagung mengajukan kasasi dan menuntut Wilmar untuk membayar uang pengganti senilai Rp11,8 triliun.