Dasco hingga Cak Imin Temui Bahlil, Isu Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Menguat

Gagasan pilkada tidak langsung sejatinya bukan hal baru. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar telah lebih dulu melontarkan usulan tersebut pada 23 Juli 2025. Menurut Muhaimin, mekanisme pemilihan oleh DPRD dapat menekan biaya politik yang tinggi sekaligus meminimalkan praktik transaksional dalam kontestasi pilkada.

Namun, realisasi wacana tersebut sangat bergantung pada pembahasan di DPR RI, mengingat lembaga legislatif itu diisi oleh perwakilan partai politik.

Di tengah menguatnya wacana tersebut, sejumlah pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Minggu (28/12/2025).

Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Agenda pertemuan disebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus diskusi politik.

Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Arief Rosyid Hasan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menyebut pertemuan itu bertujuan memperkuat soliditas koalisi pemerintahan.

“Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi serta membahas beberapa agenda politik ke depan,” kata Arief, dikutip dari Antara, Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Arief belum memerinci isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dari foto yang dibagikan, tampak Zulkifli Hasan duduk di samping Bahlil Lahadalia dan berhadapan dengan Sufmi Dasco Ahmad, sementara Muhaimin Iskandar duduk di sisi Dasco.

Sementara itu, Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menilai mekanisme tersebut layak dipertimbangkan untuk diterapkan ke depan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun gubernur,” ujar Sugiono, Minggu (28/12/2025).

Menurut Sugiono, salah satu pertimbangan utama adalah efisiensi anggaran dan proses. Ia menyoroti besarnya dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada yang terus meningkat.

Pada 2015, dana hibah APBD untuk pilkada tercatat hampir Rp7 triliun. Jumlah tersebut melonjak tajam hingga melampaui Rp37 triliun pada 2024.

“Anggaran sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat,” kata Sugiono.

Selain beban anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Ia menilai biaya pencalonan dan kampanye yang mahal berpotensi menutup peluang bagi figur-figur yang kompeten, tetapi tidak memiliki modal besar.

“Biaya kampanye itu mahal dan prohibitif. Ini yang harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi tidak terhalang oleh biaya yang luar biasa besar,” ujarnya.

Sugiono menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

Ia bahkan menilai mekanisme tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas partai politik dan wakil rakyat di daerah.

“Akuntabilitasnya justru bisa lebih ketat. Partai politik mau tidak mau harus mengikuti kehendak konstituennya jika ingin tetap dipercaya,” kata Sugiono.

Selain itu, pemilihan melalui DPRD juga dinilai berpotensi mengurangi polarisasi masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung.

Meski demikian, Gerindra menekankan pentingnya pembahasan yang komprehensif dan terbuka dengan melibatkan seluruh elemen bangsa agar mekanisme yang dirumuskan tetap menjamin partisipasi dan pengawasan publik.

“Jangan sampai ini berkembang menjadi sesuatu yang tertutup,” ujar Sugiono.