Islah PBNU Pertegas Peran Ulama sebagai Payung Penyelamat Konflik

Meski demikian, GKB-NU mengingatkan pentingnya prinsip netralitas dalam pembentukan kepanitiaan muktamar.

Menurut GKB-NU, kepanitiaan muktamar sebaiknya disusun dan ditetapkan langsung oleh Mustasyar PBNU yang berfungsi sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi, bukan diserahkan kepada pihak-pihak yang tengah berkonflik.

“Jika kepanitiaan tidak netral, konflik justru berpotensi direproduksi. Produk muktamar bisa tidak solid dan legitimasi organisasi kembali dipersoalkan,” ujar Hery.

Lebih lanjut, GKB-NU mengajak seluruh kader NU di berbagai tingkatan untuk mengiringi proses transisi dan transformasi besar NU saat memasuki abad kedua. Menurut mereka, NU membutuhkan penataan ulang secara komprehensif, baik dalam aspek gerakan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Dalam konteks regenerasi, GKB-NU juga menyerukan perlunya transisi generasi yang dilakukan secara gradual dan damai. Perubahan tersebut, kata Hery, harus tetap berpijak pada akar ortodoksi keilmuan NU dengan menjadikan tradisi ilmu-ilmu keislaman klasik sebagai fondasi dalam merespons tantangan zaman.

“Tradisi keilmuan klasik bukan penghambat kemajuan, melainkan fondasi untuk membangun harmoni antara warisan ulama dan inovasi,” ujarnya.

GKB-NU turut menilai bahwa pemerintah memiliki ekspektasi besar terhadap NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar dengan jumlah pengikut sekitar 110 juta orang. Dukungan NU, baik dari elite maupun akar rumput, dinilai strategis bagi keberhasilan pemerintahan.

Menurut GKB-NU, kemitraan antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan NU merupakan keniscayaan historis dan sosiologis. Doktrin NU tentang ketaatan kepada ulil amri yang adil disebut sebagai modal sosial-politik penting bagi terwujudnya stabilitas nasional.

“Pemerintah tidak akan sukses tanpa NU. Sebaliknya, NU memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan arah pembangunan bangsa,” kata Hery.