DPR Sahkan UU Polri yang Baru, Ada 8 Poin Perubahan Krusial

Panja RUU Polri bersama pemerintah kemudian menuntaskan pembahasan 112 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri atas 32 DIM tetap, 36 DIM redaksional, 12 DIM substansi, 24 DIM dihapus, dan delapan DIM substansi baru.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan terdapat delapan pokok perubahan utama dalam undang-undang tersebut.

Pertama, penegasan tujuan dan arah transformasi Polri menuju institusi yang lebih terbuka, transparan, profesional, berintegritas, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan serta penerapan prinsip keterbukaan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi yang lebih modern.

Ketiga, jaminan netralitas dan profesionalisme anggota Polri dalam sistem tata kelola organisasi maupun pembinaan karier sumber daya manusia.

Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

Kelima, pengaturan yang lebih ketat dan jelas mengenai penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Keenam, pengaturan pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terstruktur.

Ketujuh, penerapan kurikulum pendidikan kepolisian yang menekankan prinsip hukum yang humanis, demokratis, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Kedelapan, penguatan fungsi, kewenangan, dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam sistem pengawasan kepolisian.

Dengan pengesahan tersebut, pemerintah dan DPR berharap reformasi kelembagaan Polri dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.