Hasto Kristiyanto saat menyampaikan keterangan pers, Senin (13/1/2025) (Foto: Antara)
JAKARTA, (ERAKINI) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku pada Senin (13/1/2025) sore. Hasto diperiksa penyidik selama 3,5 jam.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik, Hasto minta tidak ditahan sebelum ada putusan Praperadilan. Namun, KPK menolak.
Ia menyebut, penyidik KPK tetap berwenang melanjutkan pemeriksaan terhadap Hasto meskipun ada proses praperadilan yang sedang berjalan.
"Proses praperadilan merupakan ranah yang berbeda dengan penyidikan, sehingga tidak berarti jika praperadilan berjalan, maka penyidikan berhenti," ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (13/1/2025).
Pihak Hasto melalui kuasa hukum, Patra Zein, berharap KPK menunda pemeriksaan hingga ada putusan dari praperadilan yang diperkirakan berlangsung selama tujuh hari.
Diberitakan sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku pada Selasa (24/12/2024). Hasto diduga menginstruksikan Harun Masiku agar menghilangkan barang bukti terkait kasus yang ditangani KPK.
Usai ditetapkan tersangka, kuasa hukum Hasto mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam klarifikasi yang disampaikan lewat video pada Kamis (26/12/2024), Hasto memastikan PDIP akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Namun, Hasato menyinggung sosok yang diduga berambisi terhadap kekuasaan. Orang itu, kata Hasto merupakan pecatan PDIP.
Hasto juga bawa-bawa Soekarno terkait sikap dan prinsip PDIP. Berikut pernyataan lengkap Hasto menanggapi penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK:
Terima kasih,
Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan.
Setelah penetapan saya sebagai tersangka olek KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum, PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watan kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi.
Maka sebagai murid Bung Karno saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini, inilah kitab perjuangan saya dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya. Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita.
Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Bu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi.
Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat dan bagaimana membangun supremasi hukum yang berkeadilan.
Untuk itu kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk, karena sebagaimana dilakukan Bung Karno masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita.
Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan.
Kita adalah partai yang sah, karena itulah sebagaimana kita para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memekikkan salam merdeka, merdeka, merdeka, pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum kepala dan tegak.
Mari demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan risiko apapun saja kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum, terima kasih, merdeka!
