Jokowi saat memberikan pengarahan pada acara Lemhanas di Istana Negara, Rabu (4/10/2023).
JAKARTA, (ERAKINI)-Presiden Jokowi menegaskan bahwa dalam konteks perdagangan digital, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi produsen. Dia mengaku kaget ada aplikasi yang menguasai data 123 juta pengguna dalam waktu hitungan bulan. Menurutnya, aktivitas pembelian dalam aplikasi tersebut sangat masif.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di , Jakarta, pada Rabu (4/10/2023).
"Saya kaget kemarin setelah rapat disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan, saya nggak usah sebutkan aplikasi apa sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya hitungan bulan karena pembeliannya masif sekali. Artinya perilaku konsumen kita sudah dipegang. Arahnya mau ke mana sudah bisa ditebak dan kita terlambat," tutur Jokowi.
Namun, kata Jokowi, 90 persen barang yang dibeli merupakan barang impor.
"Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barang impor. Karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? Rp5 ribu artinya di situ ada predatory pricing, sudah mulai bakar uang yang penting menguasai data, menguasai perilaku, ini semua kita harus mengerti mengenai ini," ucap Presiden.
Kepala Negara pun mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak terkena penjajahan era modern. Oleh sebab itu, Presiden mendorong agar produk yang masuk ke pasar digital merupakan produk dalam negeri.
"Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara--enggak usah jauh-jauh di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini, kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," tandas Presiden.
Awalnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melindungi kedaulatan digital Indonesia dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk dalam negeri di pasar digital.
"Kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal, kalau enggak bisa 100 persen barang, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul, data, informasi, akses pasar, semuanya nanti bisa menyangkut politik," ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar talenta-talenta digital disiapkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar.
"Kita harus menjadi pemain, ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan waktunya hanya dua tahun dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun, bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita, ini bukan barang yang mudah," tuturnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto
