PERADI dan KOPRI Teken MoU, Sediakan 2.000 Beasiswa PKPA untuk Kader Perempuan

Kerja sama ini akan menjadi bagian dari komitmen bersama memperluas akses pendidikan hukum profesional bagi perempuan muda Indonesia, khususnya kader KOPRI yang berlatar belakang pendidikan hukum dan hukum syariah.

Program ini bersifat penuh atau fully funded, serta akan disalurkan secara terstruktur dalam beberapa batch. 

Selain pembiayaan, para penerima beasiswa juga akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan langsung melalui Bidang Hukum dan Advokasi KOPRI PB PMII.

Ketua Umum DPP PERADI UTAMA, Prof. Dr. Hardi Ferdiansyah, mengatakan bahwa program ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan hukum yang setara.

“Pendidikan adalah langkah awal untuk menempuh profesi advokat. Saya melihat banyak kader perempuan PMII yang memiliki potensi besar, tapi terkendala biaya. Melalui program ini, kami hadir untuk memberikan akses pendidikan yang merata,” katanya.

Dia juga membuka peluang untuk memperluas cakupan program jika dampaknya terbukti signifikan. 

“Kami ingin memastikan perempuan ikut berperan dalam menegakkan keadilan. Jika program ini berdampak luas, tidak menutup kemungkinan jumlah beasiswa akan kami perpanjang," tuturnya.

Ketua Umum KOPRI PB PMII, Wulan Sari, menyebut kerja sama ini sebagai tonggak penting pemberdayaan perempuan dalam ranah hukum.

“Hari ini bukan sekadar penandatanganan MoU, tetapi momen penting dalam sejarah kaderisasi perempuan se-Indonesia. Kami ingin membuktikan bahwa akses menuju profesi terhormat seperti advokat tidak boleh dibatasi oleh biaya,” ujar Wulan.

Menurutnya, program ini menjadi bentuk nyata sinergi antara organisasi profesi dan gerakan perempuan muda dalam menjawab tantangan pendidikan hukum di Indonesia.

“Pelatihan dan pendampingan akan dilakukan secara terstruktur oleh KOPRI PB PMII,” ujarnya menambahkan.