Dai Didorong Jadi Penggerak Literasi Wakaf
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Workshop Penguatan Literasi dan Sosialisasi Wakaf Uang untuk Kemaslahatan Umat di Jakarta pada Kamis (20/3/2025). Acara bertujuan mendorong pemahaman masyarakat, khususnya para dai, terkait konsep wakaf kontemporer, terutama wakaf uang.
Dai juga didorong dapat menjadi penggerak literasi wakaf di tengah-tengah umat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI KH Cholil Nafis mengatakan, wakaf merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Menurut dia, potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp180 triliun. Namun belum tergarap secara optimal akibat minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf modern.
“Wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga bisa dalam bentuk uang yang dikelola secara profesional untuk kemaslahatan umat,” kata Kiai Cholil Nafis.
Kiai Cholil menjelaskan perbedaan sistem wakaf di Indonesia dan Timur Tengah. Di Indonesia, BWI berperan sebagai regulator dalam tata kelola wakaf nasional, sedangkan aset-aset wakaf dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf).
Oleh karena itu, pencerdasan dan peningkatan kapasitas nazhir menjadi langkah krusial dalam mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat.
Selain itu, Kiai Cholil menekankan pentingnya legalitas dalam pengelolaan wakaf. Ia menyoroti kasus Kiai Sukron Makmun di Senopati, yang tanah wakafnya digugat oleh pihak keluarga hingga akhirnya kalah di pengadilan.
Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa sertifikasi wakaf harus diperkuat untuk menghindari permasalahan hukum di masa mendatang.
Selain legalitas, inovasi dalam pengembangan wakaf juga menjadi perhatian utama. KH Cholil Nafis mendorong pemanfaatan wakaf untuk membangun pusat ekonomi berbasis wakaf, seperti SPBU wakaf atau pusat perdagangan berbasis wakaf.
“Jika wakaf dikembangkan dengan orientasi ekonomi, kita tidak perlu repot mencari dana hibah. Semua bisa berjalan secara mandiri,” tuturnya.
Kiai Cholil lalu mengutip data di Kementerian Agama yang menyebut Indonesia memiliki 57,2 ribu hektar lahan wakaf yang tersebar di 446.500 titik, tetapi banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Untuk itu, Kiai Cholil mengusulkan program kolaborasi antara BWI dan Kementerian ATR/BPN guna memberikan insentif kepada dai berupa 5 hektar tanah wakaf, dengan pembagian 1 hektar untuk sekolah dan 4 hektar lainnya untuk pengembangan ekonomi berbasis wakaf.
Peran Dai dalam Literasi Wakaf
Sementara itu, dalam sesi diskusi, KH Ahmad Zubaidi yang menjadi narasumber pada kegiatan itu menyoroti peran strategis dai dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai wakaf.
Menurutnya, dai memiliki posisi penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar dan terlibat dalam gerakan wakaf.
“Para dai harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan edukasi tentang wakaf, terutama wakaf uang yang masih belum banyak dipahami oleh masyarakat,” tegas KH Ahmad Zubaidi.
Ia juga mendorong para dai untuk lebih aktif dalam menjelaskan manfaat wakaf uang, yang dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dibandingkan wakaf konvensional.
Diketahui, Workshop ini menjadi bukti nyata sinergi antara BWI dan MUI dalam meningkatkan literasi wakaf di masyarakat.
Melalui peran dai sebagai agen perubahan, diharapkan wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan umat.


















