Tokoh NU-Muhammadiyah Kompak Sepakat Haji 2024 Jauh Lebih Baik

“Akan lebih bijak jika persoalan ibadah tidak dipolitisasi, karena sudah jelas larangan untuk politisasi agama. Politisasi biasanya cenderung membawa keuntungan bagi pihak tertentu dengan menggulirkan berbagai isu negatif terhadap layanan haji,” tegas Lukman Edy.

Sementara itu, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan Pasal 9 Undang-Undang Ibadah Haji menyebutkan bahwa menteri agamalah yang mengatur alokasi kuota tambahan itu. Menag lalu mengalokasikan 10 ribu untuk jamaah haji reguler dan 10 ribu untuk jamaah haji khusus. Pembagian tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan dituangkan dalam MoU.

“Alokasi tersebut dengan pertimbangan Kemenag dan Kemenhaj Saudi, yakni berkaca pada wilayah Mina yang sangat terbatas, sementara jemaah Indonesia yang besar dan hanya ditempatkan di sektor 3 dan 4. Jemaah Indonesia harus berbagi tempat dengan jamaah Asia Tenggara lainnya termasuk China,” paparnya.

“Adapun sektor 1 dan 2 diperuntukkan bagi jemaah haji khusus. Sementara sektor 5 di wilayah Mina Jadid sudah tidak digunakan mengingat jarak yang sangat jauh ke Jamarat,” lanjutnya.

Hilman mengungkap dengan luas Mina yang terbatas, pihaknya tidak bisa membayangkan kepadatan yang terjadi apabila 20 ribu kuota tambahan berjubel di tenda yang sempit. Apalagi dengan kuota reguler normal saja, tenda-tenda yang ditempati sudah penuh.

“Sehingga alasan keselamatan jiwa menjadi faktor utama Kemenag dan Kemenhaj Saudi menyetujui pembagian alokasi kuota tambahan dibagi secara merata. Mereka tak ingin karena gara-gara egoisme malah menjadi petaka,” terang Hilman.

Ia menambahkan, Kemenag sudah mengupayakan layanan haji terbaik dengan menghadirkan berbagai inovasi yang bertujuan memberikan kemudahan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah haji.

Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula juga menilai aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji. “Komunikasi politik yang tidak bagus sangat terlihat, di mana prosedur pembentukan Pansus Angket Haji terkesan buru-buru, seperti mengejar waktu. Padahal, saat proses ketuk palu, operasional pelaksanaan haji yang mau dievaluasi belum selesai,” ujar Zaenul Ula.

Bahkan ia menduga ada sesuatu yang tersembunyi karena adanya indikasi rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan secara politik.

Zaenul Ula menegaskan, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji dengan banyaknya inovasi yang telah berhasil dilakukan Kemenag patut diapresiasi. Tidak butuh Pansus Haji, sebab semua jemaah merasa terlayani dengan sangat baik dan dapat dikatakan penyelenggaraan ibadah haji terbilang sukses dan lancar. “Kendati ada sejumlah permasalahan, namun tidak berdampak signifikan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan. Dapat pula dikatakan bahwa Pansus Haji merupakan agenda kepentingan politisasi pihak-pihak tertentu bukan sebagai aspirasi dari masyaraka,” tandasnya.

Pembentukan Pansus Angket Haji 2024 ini telah memicu berbagai reaksi dan spekulasi di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa pihak mendukung pembentukan pansus dengan alasan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan haji sangat penting untuk perbaikan di masa mendatang. Namun, ada juga yang menilai bahwa langkah ini lebih dipicu oleh kepentingan politik daripada keinginan untuk melakukan evaluasi yang obyektif. Diskusi publik ini sepakat menyuarakan Closing Statement “Stop Pansus Haji, Transformasi Layanan Haji Yes”.