Terbukti Intervensi Mutasi ASN Kementan, Dewas Nyatakan Nurul Ghufron Langgar Kode Etik

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, yang memimpin sidang kode etik tersebut, menyatakan bahwa Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini dinilai melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

"Menyatakan terperiksa Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi," ujar Tumpak.

Atas pelanggaran ini, Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama enam bulan kepada Ghufron.

Tumpak juga menjelaskan beberapa faktor yang memperberat hukuman bagi Ghufron, antara lain tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghapuskan praktik nepotisme, tidak menjaga muruah KPK sebagai lembaga antikorupsi, serta tidak menyesali perbuatannya. Selain itu, Ghufron dinilai tidak kooperatif selama proses sidang karena menunda-nunda persidangan, yang menghambat kelancaran proses.

"Terperiksa juga aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media yang menyebabkan pemberitaan tentang perbuatannya semakin meluas," tuturnya.

Namun, Dewas KPK juga mencatat bahwa Nurul Ghufron belum pernah dijatuhi sanksi etik sebelumnya, yang menjadi faktor yang meringankan.

Kasus ini bermula ketika Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK pada awal Desember 2023 atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Dugaan tersebut terkait komunikasi Ghufron dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, dalam upaya membantu mutasi seorang ASN Kementerian Pertanian, Andi Dwi Mandasari, dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke BPTP Kementerian Pertanian di Malang, Jawa Timur.