Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan keterangan pers usai pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026). Foto: BPMI Setpres
JAKARTA, (ERAKINI) –Nanik S Deyang resmi menjabat Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Menjadi nakhoda baru BGN, Nanik menyiapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar program Makan Bergizi Gratis () lebih bermanfaat.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” ujar Nanik seusai pelantikan bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Trenggono.
Nanik membeberkan, langkah awal dalam melakukan efisiensi anggaran adalah moratorium pembukaan titik layanan dan dapur MBG (SPPG) baru. Terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang guna memastikan kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran SPPG baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia. Penataan tersebut diperlukan mengingat sebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” tukasnya.
Selain itu, BGN akan menata ulang data penerima MBG agar lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program MBG.
“Jadi, kita akan arahkan pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.
Di sisi lain, BGN akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibandingkan mengejar penambahan jumlah dapur atau cakupan layanan.
Nanik mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa fokus pelaksanaan MBG pada 2026 adalah memastikan kualitas layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” tegasnya.
Untuk memperluas jangkauan program di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), BGN akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.
Nanik menegaskan bahwa program MBG merupakan amanah Presiden yang harus dijalankan dengan baik, karena tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
"Ini adalah program yang sangat bagus karena kita bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat bawah," katanya.
