Korupsi MBG: Yayasan Bermasalah Milik Dadan, Lodewyk, dan Sony Terima Miliaran per Hari

"Setelah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, serta berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup, tim penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, Rabu (3/6/2026), dikutip dari Antara.

Syarief menjelaskan, para tersangka diduga menunjuk yayasan-yayasan bermasalah sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

"Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP," jelasnya.

Menurut dia, sejak 6 Januari 2025 pemerintah mulai menjalankan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional yang dikelola BGN melalui pemberian makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat.

Program tersebut memiliki anggaran yang sangat besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026, yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan besarnya anggaran tersebut, pengelolaan program semestinya dilakukan melalui yayasan-yayasan yang memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG. Namun, penyidik menemukan adanya yayasan yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap ditunjuk karena diduga mendapat perlakuan khusus dalam proses verifikasi.

"SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka," kata Syarief.

Akibat praktik tersebut, yayasan-yayasan yang terafiliasi diduga memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah per hari dan mencapai triliunan rupiah dalam setahun.

Selain terkait penunjukan mitra SPPG, ketiga tersangka juga diduga melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN secara melawan hukum.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.