Kasus Ibu Aniaya Anak Kandung di Pangkalpinang, Komisi VIII DPR: Kedepankan Hukum Restoratif

“Saya sangat sedih mendengar kasus di Pangkalpinang ini karena pelaku adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekat. Namun, faktanya seorang ibu bisa melakukan kekerasan. Kita juga prihatin karena kasus kekerasan dalam rumah tangga trennya terus meningkat di Indonesia,” ujar Hj Ansari di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut Hj Ansari, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam kasus ini bisa menjadi opsi terbaik, karena tetap mempertahankan aspek hukum sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ibu kandung sebagai pelaku tetap harus mendapat hukuman karena melakukan kekerasan, namun proses memulihkan korban dan membangun kembali hubungan keluarga agar lebih aman juga penting.

Kekerasan dalam rumah tangga, ungkap Ansari, tidak berdiri sendiri karena banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan relasi suami-istri. 

Untuk itu, regulasi yang ada seperti Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diterapkan secara tepat.

“Dengan restorasi ini, ibu mengakui kesalahan yang diperbuat, lalu bertanggung jawab, dan ada kesediaan memperbaiki demi masa depan anak. Makanya perlu ada mediasi dengan melibatkan psikolog. Dengan begini, proses hukum tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik anak atau best interest of the child,” terang anggota DPR perempuan dari Daerah Pemilihan Pulau Madura, Jawa Timur, ini.

Hj Ansari menilai, kasus yang terjadi di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, itu menjadi alarm bahwa pemahaman orang tua di Indonesia terhadap perlindungan anak masih lemah. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perlu meningkatkan sosialisasi regulasi dan membuat langkah pencegahan yang lebih strategis.

“Memang seringkali kekerasan dalam rumah tangga tidak diawali niat jahat, namun dipicu akumulasi stres, trauma, sosial, dan konflik peran. Maka pemahaman terhadap UU yang memberikan perlindungan juga harus ditanamkan lebih mendalam ke masyarakat,” terang Hj Ansari.