AHY Dilantik Jadi Menteri ATR, Pengamat: Pertegas Posisi Jokowi Tanpa Bayang-bayang Megawati
Abdul Rahman Ahdori






Pengamat politik yang juga dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, masuknya AHY ke pemerintahan menegaskan posisi Jokowi yang independen tanpa bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY," ujar Umam dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (21/2/2024) sore.
Selain itu, Umam mengatakan, setelah menjadi menteri Jokowi, AHY akan mendapatkan citra dan portofolio yang baik. Sehingga, boleh jadi hal ini menjadi daya tawar untuk pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
"Pertama sebagai Menteri ATR dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU. Hal ini akan menghapus semua cibiran tentang stempel 'tidak berpengalaman' yang selama ini di-stereotype-kan ke AHY," tuturnya.
Umam menegaskan, jabatan menteri yang diemban sebagai akselerasi AHY di dunia politik. Begitu pun dengan posisi AHY sebagai pengganti Hadi Tjahjanto selaku mantan Panglima TNI, akan menghapus bayang-bayang pangkat AHY di TNI sebelumnya.
Sementara keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya. Dengan kata lain, kehadiran Demokrat ini bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan.
"Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth," pungkasnya.

