PB PMII Ingatkan KPU dan Bawaslu Ancaman Artificial Intelelligence Pada Pemilu 2024

Seperti diketahui, Pesta demokrasi berupa pemilihan umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 sedang berlangsung proses tahapannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada setiap level 
struktur begitupun pada aspek pengawasan, pencegahan, dan penindakan oleh Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Kendati demikian, kata Hasnu Kornas Pemantau Pemilu PB PMII, pada Kamis 13 Juli 2023 pada Forum Muda Partisipasi #5 ada ancaman tersembunyi yang muncul dari bayang-bayang teknologi modern. 

Menurut Hasnu, potensi ancaman tersebut khususnya kecerdasan buatan (artificial intelegence) yang dapat mengubah arah 
roda demokrasi dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat Indonesia. 

"Kondisi tersebut tentu harus diwaspadahi oleh semua pihak baik pemerintah, penyelenggara pemilu 
(Bawaslu-KPU), TNI-POLRI, Akademisi, Peneliti, Mahasiswa dan publik secara luas dalam mencarikan solusi atas persoalan," ujar Hasnu. 

Hasnu mengatakan, saat sekarang, Indonesia telah menginjak pada era  Demokrasi 
Digital. Terminologi demokrasi digital ini dilihat dari percepatan arus informasi teknologi yang bergerak sangat cepat dan dinamis. 

Bahkan, kata Hasnu, beberapa negara di dunia seperti Jepang, Chieli, Brasil, Kanada dan sejumlah negara lainnya telah merasakan dampak buruk dari kecerdasan buatan dalam mempengaruhi kualitas hasil pemilunya. 

Di Indonesia, jelas Hasnu, kehadiran kecerdasan buatan seperti Big Data, Data Science, dan Algoritma belum berbanding lurus dengan kesiapan penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu dalam mengantisipasi atas resiko yang terjadi pada pemilu 2024 mendatang. 

Padahal, sejumlah parpol peserta pemilu, lanjut Hasnu, telah menyiapkan alat perang dalam mempengaruhi dukungan publik dan memenangkan kontestasi elektoral 2024.

“Digitalisasi Pemilu dan Digitalisasi Partai Politik adalah keharusan bagi Demokrasi masa kini, maka perlu di antisipasi Mitigasi Konflik yang akan terjadi melalui aturan khusus yang disiapkan secara matang," jelas Hasnu. 

Hasnu mengungkapkan, watak dasar demokrasi digital ini adalah membicarakan terkait manusia, Digitalisasi dan Kontestasi. Maka, Pergerakan nya bukan saja menyasar sektor informasi dan teknologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perbankkan, tetapi juga dalam kehidupan politik dan demokrasi.

Era Demokrasi Digital, kata Hasnu, maka diproyeksikan bahwa pelaksaan pemilu di tahun 2024 diprediksi akan terdapat sejumlah isu krusial yang mesti menjadi perhatian semua pihak 
seperti; polarisasi, mobilisasi dijagat digital, ujaran kebencian, kampanye hitam, politisasi SARA, dan sejumlah kampanye politik jahat lainnya untuk menjatuhkan lawan politik demi meraup dukungan rakyat. 

Perlu diketahui, dalam menjawab hal tersebut, Pemantau Pemilu PB PMII mengadakan Forum Muda Partisipasi Part 5 dengan menghadirkan Narasumber seperti Galeh Akbar Tanjung Bawaslu Kalimantan Timur, Hamrana Hakim Bawaslu Sulawesi Barat, Rustika Herlambang Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, dan Bimantoro Kushari Pramono Dosen dan peneliti Digital Diplomacy and Cyberspace, Universitas Paramadina.

Forum tersebut bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana cara kerja artificial 
intelegence, bagaimana mempengaruhi proses pemilu 2024, memahami Big Data, apa saja 
proyeksi isu krusial dan bagaimana upaya mitigasi konfliknya yang akan dipersiapkan secara baik dalam menjaga kualitas Pemilu 2024.