FGD TEP UI di Kawasan Transmigrasi Tinanggea: Aksesibilitas jadi Hambatan Utama Arus Produksi Distribusi

Hal itu terungkap saat gelaran Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) bersama 33 kepala desa dan 4 perwakilan kecamatan di daerah itu, Sabtu (6/12/2025).

“Alhamdulillah untuk padi kami tidak kurang, tapi rasanya sudah 42 tahun desa kami belum mendapatkan perhatian mengenai jalan poros. Untuk jembatan saja kami sendiri yang sering mengganti kayu jembatannya, hasil swadaya masyarakat,” ujar Kepala Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu, Dedi, pada keterangan tertulis TEP UI, Senin (8/12/2025). 

Kondisi itu, sebut dia, tidak hanya memperlambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menahan percepatan ekonomi desa yang bergantung pada hasil perkebunan.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh kepala desa lainnya. Mereka menilai bahwa tanpa perbaikan akses, potensi unggulan daerah sulit berkembang optimal.

Adapun kelapa yang dibudidayakan di kawasan ini tidak hanya kelapa dalam, tetapi juga kelapa hibrida yang dari sisi produktivitas seharusnya mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi.

Namun, karena sudah ditanam dari awal kedatangan transmigrasi ke sini, para petani merasa bahwa kelapa-kelapa tersebut mulai memerlukan peremajaan. Mereka mengkhawatirkan ketiadaan bibit unggul kelapa hibrida jenis yang sama seperti dahulu.

“Kami sudah mencoba menanam buahnya langsung, tapi hasilnya tidak bagus, berbeda seperti induknya. Harapannya bisa ada bantuan bibit unggul, supaya ketika kami sudah menanam dan menunggu bertahun-tahun hasilnya tidak sia-sia,” tambah Kepala Desa Alengge Agung, Andoolo, Gusti Putu.

Perwakilan dari desa lain juga menyoroti bahwa persoalan yang dihadapi petani tidak berhenti pada ketersediaan bibit saja. Mereka menjelaskan bahwa pupuk, dan pestisida yang kerap sulit diperoleh atau harganya tidak stabil.

Kondisi ini membuat petani kesulitan merawat tanaman secara optimal, terutama pada masa-masa kritis ketika hama dan penyakit tanaman meningkat. Ketersediaan sarana produksi pertanian dinilai sangat menentukan produktivitas, namun hingga kini belum ada pola distribusi yang konsisten dan terjangkau.

Kepala Desa Mata Iwoi, Andoolo Barat, Suparjo mengatakan subsidi pupuk itu hanya untuk pertanian.

“Padahal di sini masyarakat justru lebih banyak ada di perkebunan,” kata dia.

Harapan ini dituturkan agar bisa disampaikan ke dinas terkait agar dapat juga memberikan bantuan pupuk untuk perkebunan. “Kadang ada juga pupuk bantuan datang, tetapi turunnya tidak tepat waktu. Bagaimana kami bisa memanfaatkannya jika pupuk datang pada saat kami tidak sedang menanam?” sambungnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kendala yang banyak dialami desa-desa berbasis perkebunan, di mana pola penyaluran bantuan sering kali tidak selaras dengan kalender tanam maupun kebutuhan komoditas lokal. Para peserta berharap ada kebijakan bantuan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah, sehingga dukungan dapat benar-benar efektif meningkatkan hasil dan produktivitas petani.

Selain bantuan pupuk, isu lainnya hadir terkait ketidaksesuaian data bantuan pemerintah, terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program sosial lainnya.

Para kepala desa menyampaikan bahwa meskipun mereka telah memperbarui data warga secara berkala, termasuk memasukkan keluarga baru yang berhak menerima bantuan serta menonaktifkan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, data yang digunakan pada saat pencairan bantuan justru kembali mengacu pada data lama. Hal ini mengakibatkan penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tingkat desa.

Sinkronisasi dan Pembaruan Data

Para peserta menekankan perlunya sinkronisasi sistem antara pemerintah desa dan instansi penyalur bantuan, agar pembaruan data benar-benar diintegrasikan dan tidak sekadar menjadi administrasi di tingkat desa.

Mereka berharap adanya mekanisme yang lebih transparan dan terkoordinasi, sehingga program pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Menurut para kepala desa, perbaikan sistem pendataan ini akan membantu mengurangi potensi konflik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan manfaat bantuan sosial dapat dirasakan secara merata dan adil.

Selain persoalan pupuk dan bantuan pemerintah, beberapa kepala desa turut menyoroti isu lingkungan yang kian mendesak. Mereka melaporkan berkurangnya sumber air bersih di sejumlah desa, yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang di wilayah sekitar.

“Secara administrasi memang bukan di wilayah kami, tetapi secara geografis berbatasan langsung. Tetapi, meskipun berada dalam radius ring 1, kami belum pernah menerima dukungan dari perusahaan,” ungkap Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman.

Melalui forum ini, seluruh aspirasi dan temuan lapangan dihimpun secara sistematis untuk memperkaya pemetaan isu dan kebutuhan prioritas kawasan transmigrasi.

Diskusi ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman, tetapi juga wadah penting untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan.

Para peserta berharap hasil diskusi ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga potensi besar Konawe Selatan dapat terus berkembang sejalan dengan peningkatan infrastruktur dasar, ketersediaan sarana produksi, serta dukungan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat transmigran.