Singgung Soal Omnibus Law, Muhammadiyah Tegaskan Tak Mau Gegabah Soal Izin Konsesi Tambang

"PP Muhammadiyah waktu itu sudah melakukan kajian yang cukup mendalam secara akademis, dan sudah memberikan sikap resmi kepada Presiden, tertulis di Istana Negara karena diundang, intinya menolak dengan sejumlah catatan yaitu UU ini tidak mencerminkan proses demokratisasi di sektor yang terkait dengan tambang, lahan, dalam arti yang luas," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/6/2024). 

"Lalu pemerintah memutuskan UU Cipta Kerja itu dengan tidak demokratis. Nah sekarang kebijakan yang dibuat oleh presiden yang memberikan kekuasaan penuh kepada Menteri Bahlil itu turunan dari UU Cipta Kerja tadi, nah kami memahami kalau UU Cipta Kerja itu saja bermasalah dari segi kualitas demokrasinya, moral demokrasi, penghargaan kepada demokrasinya, apakah yang ini juga tidak. Nah jawabannya jelas bermasalah," sambung dia. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Muhammadiyah, kata Busyro, ingin  semua pihak terkait lebih berhati-hati dalam mengambil sikap.

Menurut Busyro, praktik yang ditangani oleh masyarakat sipil selama ini secara luas telah mengorbankan masyarakat, ada yang meninggal, ada yang digusur, bahkan kehilangan lapangan pekerjaan karena gegara PSN. 

Muhammadiyah, lanjut Busyro masih dalam tahap pembahasan di internal organisasi. Pihaknya tidak ingin terlalu cepat mengambil keputusan karena dikhawatirkan bisa menimbulkan polemik baru.

"Sampai sekarang PP Muhammadiyah belum merapatkan. Baru pada tahap mendapatkan masukan masukan, termasuk masukan dari dalam, misalnya Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dari LBH PP Muhammadiyah. Nah masukan itu sudah kita sampaikan yang intinya supaya PP Muhammadiyah ekstra hati-hati di dalam menyikapi tawaran tersebut atau kebijakan tersebut," pungkasnya.