Kemenhaj Jawab Kritikan Prof Nizar soal Formula Baru Pembagian Kuota Haji

“Pada dasarnya sama. Jika data penduduk muslim diperbarui tiap tahun, masa tunggu juga berubah. Begitu pula daftar tunggu. Pemerintah bisa memperbarui data setahun sekali atau lima tahun sekali, tetapi dinamika tetap terjadi,” kata Ian.

2. Rasio 1.000:1 Dinilai Tak Lagi Relevan
Terkait kritik Prof Nizar mengenai skema kuota berdasarkan rasio 1.000 penduduk muslim untuk satu jemaah yang disepakati OKI pada 1987, Ian menilai pendekatan itu tidak lagi digunakan.

“Sejak terbitnya PP Nomor 79 Tahun 2012, tidak ada lagi basis alokasi kuota menggunakan rasio 1.000:1. Bahkan Arab Saudi tidak memakai rasio itu lagi. Karena itu, pemerintah kini menggunakan proporsi jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu,” ujarnya.

Menurut Ian, pembagian kuota hanya mengacu pada jumlah penduduk muslim justru dapat menimbulkan ketidakadilan.

“Belum tentu provinsi dengan jumlah penduduk muslim besar memiliki pendaftar tinggi. Ada faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Jika hanya memakai basis penduduk muslim, ketimpangan masa tunggu justru membesar,” ucapnya.

3. Menolak Usulan Moratorium
Prof Nizar dalam opininya juga mengusulkan moratorium pendaftaran haji pada provinsi tertentu yang masa tunggunya sangat panjang. Namun Ian menilai langkah itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Moratorium tidak sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 dan UU Nomor 14 Tahun 2025 yang mewajibkan pendaftaran haji reguler dibuka sepanjang tahun. Itu akan membatasi hak warga negara untuk beribadah,” kata Ian.

Ia juga menambahkan bahwa moratorium berpotensi menimbulkan perpindahan domisili secara masif, sebagaimana pernah terjadi saat disparitas masa tunggu antardaerah melebar.

4. Skema Baru Dianggap Upaya Hadirkan Keadilan
Ian membantah anggapan bahwa formula baru mencerminkan tata kelola yang buruk. Menurut dia, skema lama justru menyebabkan ketidakseseragaman nilai manfaat yang diterima jemaah.

“Fatwa MUI menyebut bahwa pada skema lama, nilai manfaat berbeda-beda sesuai masa tunggu. Penyamaan masa tunggu melalui formula waiting list adalah ikhtiar untuk menghadirkan keadilan,” ujarnya.

Ian menegaskan bahwa tujuan utama perubahan formula adalah pemerataan antardaerah.

“Kita harus melihat ini dalam semangat kebangsaan. Di mana pun jemaah mendaftar, masa tunggunya harus sama,” kata Ian menutup penjelasannya.