BP Haji Beberkan 5 Masalah Utama Penyebab Kekacauan Penyelenggaraan Haji 2025

“Ini menandakan bahwa pengelolaan transportasi belum maksimal. Padahal, ini aspek vital dalam penyelenggaraan haji,” kata Dahnil dalam konferensi pers di kantor BP Haji, Rabu (11/6/2025) malam. 

Kedua, distribusi konsumsi atau katering juga menjadi masalah serius. Dahnil menyebut banyak penyedia katering tidak konsisten dalam menjaga kualitas dan komitmen layanan.

“Dalam dua hingga tiga hari terakhir, kami masih menemukan kasus di mana makanan tidak sampai ke hotel. Akibatnya, jemaah tidak makan pagi, siang, maupun malam,” ucapnya.

Ketiga, ketidaksinkronan dalam data jemaah atau big data juga disebut sebagai sumber kekacauan lainnya. Banyak jemaah yang mengalami kesalahan penempatan hotel hingga kamar.

“Ini akibat pendataan yang tidak tertata rapi sejak dari Indonesia. Jika tak dibenahi, masalah seperti ini akan terus terulang,” tutur Dahnil.

Keempat, kebijakan penggunaan banyak syarikah atau perusahaan layanan haji di Arab Saudi.

“Tahun lalu hanya ada satu syarikah yang menangani pelayanan jemaah, namun tahun ini jumlahnya menjadi delapan. Hal ini justru menimbulkan kekacauan dan persaingan tidak sehat antar syarikah, serta berdampak pada penurunan kualitas layanan,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.

Syarikah adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi, atas persetujuan pemerintah negara asal jemaah, untuk menyediakan layanan haji seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Dahnil, kehadiran 8 syarikah tahun ini berdampak langsung pada menurunnya mutu layanan bagi jemaah haji Indonesia. Dahnil menuturkan, agar kekacauan tersebut tidak terulang di tahun 2026, pihaknya telah mempertimbangkan hanya akan menggunakan maksimal 2 syarikah pada musim haji 2026.

“Dengan begitu, layanan bisa lebih fokus dan ada sistem pembanding (benchmarking) antar syarikah,” tuturnya. 

Kelima, pelayanan kesehatan menjadi persoalan yang krusial. Klinik Kesehatan Haji (KKH) Indonesia, menurut Dahnil, tidak dapat beroperasi secara optimal meskipun telah diberikan izin terbatas.

“Tenaga medis kita juga masih sangat kurang. Ini adalah problem serius yang harus segera ditangani untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah,” ungkapnya.