Rais Aam Menarik Diri dari Forum Tebuireng, Terkesan Menghindari Islah

"Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat," ujar Kiai Umar, Kamis 04 Desember 2025. 

Lebih lanjut, Kiai Umar mengharapkan pertemuan tersebut akan membawa kesejukan; tidak hanya untuk Nahdliyin, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. "Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar. Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut," jelasnya. 

Padahal, forum yang dibuat Tebuireng diketahui melibatkan Mustasyar PBNU, kiai-kiai sepuh, dan jajaran Syuriyah. Keputusan untuk tidak hadir ini dianggap sebagian sinyal bahwa Rais Aam tidak membuka ruang islah yang digagas oleh para sesepuh NU. Dalam dokumen undangan, nama Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tercantum secara eksplisit sebagai pihak yang akan menyampaikan pemaparan strategis di hadapan para Mustasyar, sebelum diakhiri rumusan kesepakatan dan konferensi pers.

Susunan acara yang bocor ke publik memperlihatkan keseriusan Tebuireng dan para Mustasyar menghadirkan perdamaian di tubuh PBNU. Dalam agenda tersebut, Rais Aam dijadwalkan menyampaikan pemaparan pukul 10.40, sementara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mendapat giliran pukul 13.40, sebelum rumusan kesepakatan dibacakan dan konferensi pers digelar.

“Ini forum yang dirancang untuk mempertemukan dua pucuk pimpinan di hadapan para masyayikh, bukan sekadar kunjungan biasa,” ujar seorang sumber dari kalangan Syuriyah PBNU yang identitasnya enggan dipublikasi, Jumat (5/12).

Namun, meski momentum itu sudah dirancang para kiai sepuh, Syuriah PBNU justru meminta waktu setelah 10 Desember 2025, atau mengikuti “kelonggaran waktu Syuriah PBNU”, yang dalam praktiknya dapat diartikan belum ada komitmen tanggal pasti.

Sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa Rais Aam ingin menjalankan agenda yang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tekanan moral para sesepuh. “Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ujar sumber dari Jawa Timur yang mengetahui persiapan acara tersebut.

Kesan menghindar pun tidak terelakkan, sebab forum Tebuireng disebut sebagai kelanjutan pertemuan para masyayikh di Ploso yang sebelumnya mendorong penyatuan sikap pucuk pimpinan PBNU.

Walau jajaran Syuriah PBNU tidak menyebut alasan lain selain benturan jadwal, penundaan kehadiran Rais Aam dikhawatirkan memperpanjang dinamika internal. Jika forum Tebuireng tetap berjalan tanpa kehadiran Rais Aam, rekonsiliasi dianggap kehilangan substansi. Namun bila dibatalkan, inisiatif kiai sepuh dapat terhenti hanya karena satu pihak tidak menyambut peluang islah.

“Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?” tutur sumber tersebut.

Di sisi lain, konsolidasi Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menyerukam agar kepemimpinan PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART serta menghormati ikhtiar islah para kiai sepuh. Dalam pertemuan di Jakarta, para kader muda NU menilai keputusan sepihak di PBNU sudah menjauh dari tradisi musyawarah dan tabayyun. 

Para kader yang hadir dari seluruh provinsi tersebut menilai terdapat kecenderungan penggunaan kewenangan struktural untuk membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, hingga mengabaikan seruan para masyayikh atau kiai sepuh. Situasi tersebut dinilai mengancam marwah organisasi dan membuat NU kehilangan ruh dasarnya sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura, moral publik, dan kebenaran yang dibimbing para ulama. 

Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menegaskan bahwa rencana pihak tertentu untuk menggelar rapat pleno guna menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum justru bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang sedang mengupayakan islah. 

“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegasnya, Jumat, 05 Desember 2025.