Suasana Konferensi Pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 24 Agustus 2023 (Foto: Ahdori/Erakini)
JAKARTA, (ERAKINI)-Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan menggelar Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 di Jakarta, pada Jumat-Minggu (29-31/8/2023) mendatang. Kegiatan ini akan dihadiri wakil dewan HAM PBB, menteri luar negeri RI, menteri agama RI dan kepala KSP. Sementara peserta yang akan mengikuti kegiatan ini berjumlah 400 orang yang berasal dari 64 negara-negara anggota .
Plurilateral Dialogue 2023 digelar dalam rangka memperkuat budaya toleransi melalui konvensi HAM PBB 16/18. Indonesia berupaya menjadikan moderasi beragama sebagai komitmen bersama negara-negara di dunia, serta menghilangkan sikap intoleransi berbasis kekerasan pada setiap negara yang menjadi anggota PBB.
Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan, ada dua isu yang akan dibahas di dalam forum internasional tersebut.
Pembahasan pertama yakni terkait moderasi beragama, sedangkan pembahasan kedua yaitu upaya menghilangkan sikap intoleransi di negara-negara di dunia.
Menurut Jaleswari, dengan melihat situasi dan dinamika internasional yang terjadi di beberapa negara, Indonesia merasa perlu mendorong moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kancah internasional.
“Moderasi beragama dan kekerasan. Itu yang akan didialogkan di JPD Tahun 2023, sehingga pengalaman negara sahabat didialogkan di situ bertukar gagasan pengalaman,” katanya saat Konferensi Pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).
Jaleswari menuturkan, kegiatan Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 akan melibatkan kelompok akademisi, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat sipil. Para peserta akan mendialogkan terkait kemanusiaan dan perdamaian sebagai respons atas situasi dan dinamika internasional.
“Ini yang menjadikan momentum promosi hal-hal baik, keberagaman dan toleransi di Indonesia kepada dunia. Karena ini modal sosial indonesia yang perlu diwacanakan ke publik lokal dan internasional, bagaimana indonesia mengelola keberagaman ini,” ujarnya.
Prinsipnya, kata birokrat yang juga aktivis perempuan ini, kegiatan JPD bermaksud merayakan kegembiraan keberagaman di tingkat global.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, mengatakan, promosi moderasi beragama di kancah internasional pada saat ini merupakan momentum yang sangat tepat. Hal ini karena agama memiliki kontribusi dalam membangun toleransi dan kehidupan yang harmoni antara sesama bangsa dan negara.
“Ini sebagaimana Indonesia yang kaya dengan model toleransi dan keberagaman,” katanya.
Kamaruddin menambahkan, sejumlah negara di dunia sedang terjadi dinamika yang memperlihatkan adanya kekerasan, sebut saja negara-negara di Eropa Barat. Di sana, telah terjadi kekerasan berbasis agama. Berbeda dengan Indonesia, meski memiliki suku, agama, budaya yang sangat beragam, namun, mampu menjaga kerukunan dengan sangat baik.
“Di Indonesia walaupun terjadi tidak terlalu parah,” tuturnya.