Buku Pedoman PPKS Resmi Diluncurkan PSGA UIN Jakarta, Jadi Panduan Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

Ketua PSGA UIN Jakarta, Wiwi Siti Sajaroh mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kampus dalam menjalankan amanah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

“FGD ini ingin memastikan program PPKS berjalan baik di UIN Jakarta. Kami juga bertugas mengawal Satgas PPKS agar penanganan dan pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Wiwi.

Wiwi menjelaskan, satuan tugas PPKS di UIN Jakarta dikenal dengan nama ERTI (Rumah Ramah Rahmah), yang kini telah memiliki perwakilan di setiap fakultas. Selain itu, PSGA juga menginisiasi keberadaan daycare di kampus utama dan kampus dua UIN Jakarta, sebagai bentuk dukungan terhadap dosen dan mahasiswa perempuan yang memiliki anak kecil.

Dalam buku pedoman yang diluncurkan, PSGA UIN Jakarta menjelaskan berbagai bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Termasuk di antaranya perilaku yang kerap dianggap sepele, seperti siulan atau tatapan tidak pantas yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.

“Di buku itu dijelaskan secara rinci tentang tindakan yang tergolong kekerasan seksual dan tidak diperkenankan di lingkungan kampus. Misalnya bersiul atau menatap dengan maksud tertentu, hingga tindakan fisik seperti menyentuh tanpa izin,” tutur Wiwi.

Meski demikian, Wiwi menegaskan bahwa PSGA tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku. Penindakan akan dilakukan oleh tim etik di tingkat fakultas maupun universitas.

“PSGA bukan pemberi sanksi. Kami berperan dalam edukasi, pencegahan, dan pendampingan. Sanksi adalah ranah tim kode etik,” ujarnya.

Kampus ramah perempuan dan anak
Wiwi menjelaskan, harapan terbesar dari peluncuran buku pedoman dan kegiatan FGD ini adalah terwujudnya kampus yang aman dan nyaman bagi semua pihak, khususnya perempuan dan anak.

“Kami ingin UIN Jakarta menjadi rumah yang ramah dan penuh rahmat, di mana perempuan dan anak merasa terlindungi,” kata Wiwi.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar menilai peluncuran buku pedoman PPKS merupakan langkah penting dalam memperkuat pemahaman tentang kesetaraan gender dan perlindungan di lingkungan akademik.

“Masih banyak sivitas akademika, terutama perempuan, yang perlu difasilitasi untuk memahami isu kesetaraan dan perlindungan. Kita harus memastikan mereka mendapat ruang dan dukungan yang setara,” kata Asep.

Ia mengatakan, implementasi nilai-nilai kesetaraan gender perlu diperkuat di seluruh aktivitas kampus, bahkan hingga ke dalam kurikulum pembelajaran.

“Agenda ini jangan berhenti di forum seremonial. Ke depan, nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan bisa dimasukkan ke dalam kurikulum agar menjadi kesadaran bersama di lingkungan UIN,” ujar Asep.

Melalui kegiatan ini, Asep menyebut bahwa UIN Jakarta berkomitmen menjadi kampus yang inklusif, berperspektif gender, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Sementara itu, aktivis perempuan yang juga mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2010-2024, Maria Ulfah yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut mendorong agar literasi tentang gender dan perlindungan anak yang termuat dalam Buku Pedoman PPKS dapat dijadikan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di UIN Jakarta.

Menurut Maria, pengarusutamaan isu gender dan perlindungan anak di lingkungan kampus menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran dan budaya akademik yang responsif terhadap isu kekerasan seksual.

“Literasi gender dan perlindungan anak sebaiknya masuk dalam MKDU agar dipahami oleh seluruh mahasiswa, bukan hanya oleh kalangan tertentu,” ujarnya. 

Selain itu, Maria menilai buku pedoman PPKS yang baru dirilis PSGA UIN Jakarta tidak hanya bermanfaat sebagai panduan pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi juga dapat dijadikan alat analisis atau tools dalam metode penelitian.

“Buku ini bisa digunakan dalam metode pembelajaran maupun penelitian, jadi betul-betul dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.