Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar pada Halaqah Penguatan Kelembagaan Ditjen Pesantren di Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jumat (21/11/2025). (Foto: Ditjen Pesantren Kemenag).
BANDUNG, (ERAKINI) — Sebelum Direktorat Jenderal Pesantren resmi berjalan sebagai satuan kerja Eselon I di Kementerian Agama, Menteri Agama () RI menegaskan perlunya perumusan yang komprehensif. menekankan, fondasi konseptual lembaga baru ini harus dibangun melalui tiga arus besar : sekuler, Islam, dan pesantren.
Hal itu disampaikan oleh Menag Nasaruddin dalam pidato kuncinya pada Halaqah Penguatan Kelembagaan Ditjen Pesantren di Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jumat (21/11/2025).
Menag menyebut Ditjen Pesantren sebagai 'cek kosong' yang memerlukan pengisian matang agar tidak melahirkan kebijakan prematur. “Road map pesantren dan pendidikan Islam harus jelas. Jangan sampai jalannya sama, tetapi memakai nama berbeda,” kata Menag.
Menag berharap agar forum halaqah ini melahirkan gagasan yang solid untuk menentukan arah masa depan pesantren, sekaligus mengintegrasikan keragaman pandangan yang saat ini berkembang dalam dunia pendidikan.
Sementara itu, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rosihon Anwar, menambahkan bahwa kampus terus menguatkan ekosistem pesantren melalui berbagai program, termasuk Ma’had Al-Jamiah. Halaqah, harap dia, menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menenun masa depan pesantren sekaligus menjaga ketahanan tradisi keilmuan di tengah dinamika zaman.
Adapun Menag dalam kesempatan itu, selain membuka halaqah juga meluncurkan SANTRI atau Sentra Analisis dan Riset Pesantren Indonesia, sebagai pusat kajian strategis untuk memperkuat riset dan pemikiran seputar pendidikan pesantren.
Halaqah ini menjadi ruang terbuka bagi para kyai, ajengan, pengelola pesantren, alumni pesantren, akademisi, dan pemerintah untuk menyampaikan pandangan dan masukan berharga. Demikian ditambahkan oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Arskal Salim.
“Halaqah ini memberikan ruang bagi kita semua untuk memberikan masukan-masukan yang berharga bagi kemajuan pesantren. Sehingga menghadirkan gagasan yang lebih konkret dan inovatif tentang bagaimana membentuk arah penguatan pesantren,” ujarnya
Forum halaqah ini menghadirkan tokoh-tokoh nasional, salah satunya mantan Ketua PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siradj yang menegaskan bahwa penguatan pesantren tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi harus berdiri di atas bangunan epistemologi yang kokoh.
Ia menilai, pemahaman agama perlu berlandaskan tiga pendekatan klasik yang telah menjadi tradisi besar dalam keilmuan Islam yaitu Bayan (pendekatan tekstual berbasis wahyu dan hadis); Burhan (pendekatan rasional yang menguatkan teks melalui logika dan penalaran) dan Irfan (pendekatan spiritual yang memberikan kedalaman makna melalui pengalaman batin). “Tiga epistemologi ini tidak boleh berjalan sendiri. Teks tanpa nalar tidak cukup, dan nalar tanpa kedalaman spiritual juga tidak memadai,” jelasnya.
Menurutnya, integrasi ketiganya dipandang sangat relevan untuk membentuk santri yang kuat secara intelektual, matang secara spiritual, dan terampil membaca realitas.
Halaqah ini menjadi bagian dari langkah Kementerian Agama menyiapkan kerangka besar Ditjen Pesantren sebagai institusi yang akan menangani pembinaan pesantren secara nasional. Pemerintah berharap, melalui kajian ontologi pendidikan, penyusunan kebijakan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga berakar pada tradisi keilmuan yang telah menghidupi pesantren berabad-abad lamanya.
Halaqah ini turut dihadiri narasumber Direktur Nasional Gusdurian Indonesia, Alissa Qutrotunnada Wahid, Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya Dr KH Aziz Afandi serta Pimpinan Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta Dr KH Abun Bunyamin.
