JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan komentar terkait dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah yang diusung partainya tidak mengikuti retreat yang digelar pemerintah pusati di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Keputusan itu sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain," kata Jokowi, Jumat (21/2/2025).
PDIP merespons pernyataan Jokowi tersebut dengan menegaskan bahwa keputusan yang ditetapkan Megawati merupakan keputusan internal PDIP. Bukan urusan pihak luar.
"Ini soal partai, urusan internal, bukan urusan orang luar," Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah.
Keputusan Megawati yang melarang kepala daerah untuk mengikuti retreat di Magelang memunculkan pro dan kontra. Karena itu, beberapa kepala daerah yang diusung dari PDIP di Jawa Tengah tampak terbelah dalam merespons kebijakan tersebut.
Bahkan, 2 orang kemungkinan besar akan berangkat ke Akmil, Magelang.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengaku tetap berangkat ke Magelang meski ada instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penundaan ikut retreat.
"Saya tetap berangkat ke Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari Megawati, rencananya habis Jumatan saya akan berangkat, tapi ke sekitar Magelang sambil menunggu instruksi lebih lanjut Ketua Umum," ujarnya.
Sebagai bukti telah siap mengikuti pembekalan kepemimpinan di Akmil Magelang, lanjut Hamenang, telah menunjuk Wakil Bupati Klaten Benny Indra sebagai pelaksana harian (Plh) kepala daerah sampai selesai pelaksanaan retreat sepekan mendatang.
Demikian juga Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma memutuskan tetap mengikuti retreatkepala daerah yang digelar di Akmil Magelang meski beredar instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tersebut. Bahkan telah mulai perjalanan ke Magelang dan diperkirakan sampai sebelum pembukaan pelaksanaan retreat tersebut.
"Saya berangkat mengikuti retreat demi kepentingan masyarakat, selanjutnya selama sepekan mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan ini pemerintahan dipegang oleh Wakil Bupati Wurja," kata Paramitha Widya Kusuma.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono memilih lebih berhati-hati menghadapi persoalan ini, satu sisi menghormati instruksi Megawati, namun di sisi lain kegiatan retreat merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut.
"Kami kepala daerah milik masyarakat, sehingga seluruh kegiatannya untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.