Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja, PB PMII Dorong Pemerataan Kesempatan Magang

“PB PMII mendukung penuh program pemagangan kerja, tetapi pelaksanaannya harus inklusif, adil, dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta. Kuota pemagangan perlu diperluas seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja di Indonesia,” ujar Razik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Razik juga menyoroti pentingnya menghapus diskriminasi dalam proses rekrutmen peserta magang. Menurutnya, kesempatan mengikuti program tersebut harus terbuka untuk semua kalangan, tanpa memandang status sosial, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman kerja.

“Magang jangan hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu. Semua anak bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang di dunia kerja,” ujarnya.

PB PMII juga menilai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program pemagangan masih lemah, terutama terkait pemberian upah, jenis pekerjaan, perlindungan sosial, dan pembinaan selama masa magang.

“Masih banyak peserta magang yang diberi pekerjaan kasar tanpa upah yang layak dan tanpa perlindungan sosial. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Magang bukan ajang eksploitasi tenaga muda,” kata Razik.

Dia memperingatkan, tanpa sistem pengawasan yang kuat, program pemagangan bisa berubah menjadi bentuk “perbudakan modern” yang justru merugikan generasi muda.

Lebih lanjut, Razik menegaskan bahwa program pemagangan harus memiliki arah karier yang jelas. Ia meminta pemerintah dan dunia usaha memastikan adanya jalur transisi dari peserta magang menjadi pekerja penuh waktu.

“Magang seharusnya menjadi jalan awal menuju karier tetap, bukan sekadar tenaga sementara tanpa prospek kepegawaian yang pasti,” ujarnya.

Selanjutnya, PB PMII juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan keterampilan (skill development) agar tenaga kerja muda Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang cepat akibat digitalisasi dan otomasi.

“Dunia kerja berubah sangat cepat karena digitalisasi dan otomasi. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan keterampilan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing,” kata Razik.

PB PMII meminta pemerintah memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

“Pemerintah harus fokus terhadap isu-isu ekonomi yang dapat menarik investor. Dengan begitu, lapangan kerja akan terbuka lebih banyak dan mampu menyerap angkatan kerja muda yang terus meningkat,” tutupnya.