Kasus Kuota Haji 2024, IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum dan Tolak Penggiringan Opini

Ketua IKA PMII UI, Alfanny, dalam pernyataan resminya pada Rabu (1/10/2025), menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang belakangan menjadi sorotan publik. Selain itu, pihaknya meminta agar semua pihak tidak melakukan penggiringan opini publik dengan menghakimi sebelum proses hukum selesai.

"Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi konstitusi dan supremasi hukum, kami mendukung penuh langkah-langkah KPK dalam menegakkan hukum. Namun demikian, kami menyesalkan narasi dan opini publik yang berkembang liar dan seolah sudah ada mantan pejabat tertentu yang pasti bersalah," tandas Ketua IKA PMII UI Alfanny dalam rilisnya, Rabu 1 Oktober 2025

Faktanya, lanjut dia, hingga saat ini belum ada 1 orang pun tersangka dan ketika penggeledahan yang dilakukan di kediaman Gus Yaqut, tidak ditemukan bukti aliran dana, gratifikasi, maupun barang bukti lainnya.  "Namun sayangnya, pemberitaan media dan opini yang berkembang di publik terus menggiring opini seakan-akan Gus Yaqut telah bersalah," katanya.

Sementara itu, terdapat fakta lain di mana KPK menyita sejumlah uang, aset rumah, dan kendaraan dari saksi lain, bahkan terjadi pengembalian dana ke KPK yang melibatkan beberapa pejabat, ustaz, maupun agen travel.

"Anehnya, informasi tersebut tidak dirilis secara transparan dan gamblang.  Hal ini menimbulkan ketimpangan informasi dan membuka ruang bagi pembentukan opini publik yang tidak adil," tandasnya.

“Kami meminta KPK untuk tetap profesional, adil, dan proporsional dalam memberikan informasi kepada publik. Jangan sampai proses hukum ini terkesan dipolitisasi atau dijadikan alat untuk character assassination terhadap tokoh-tokoh publik,” lanjut Alfanny.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam penghakiman sepihak, dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan dengan berlandaskan prinsip praduga tak bersalah.