Siaga Bencana Hidrometeorologi, BNPB Imbau Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan untuk Efektivitas Mitigasi

Imbauan itu disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Suharyanto dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa data yang dihimpun BNPB sampai tanggal 16 November 2024 tercatat 1.756 kejadian bencana terjadi di Indonesia. "Paling banyak bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim ada 1000 lebih," ucap Suharyanto dikutip dari laman resmi BNPB, Selasa (19/11/2024).

Ia menyampaikan bahwa ada potensi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi terjadi pada November dan Desember 2024 sehingga pihaknya mengimbau seluruh stakeholder untuk meningkatkan kesiapsiagaan, salah satunya dengen melakukan apel kesiapsiagaan personel dan juga peralatan dengan tujuan mengetahui kekuatan daerah dalam menghadapi potensi terjadinya hidrometeorologi basah.

“Segera melaksanakan apel kesiapsiagaan, dari BNPB akan keliling bersama-sama daerah untuk apel siapsiaga. BNPB lakukan mapping dan harapannya pemda tingkat kabupaten kota dan provinsi juga melakukan mapping, jika kita sudah punya data seperti ini, kita bisa meingkatkan mitigasi," lanjut Suharyanto.

Suharyanto mengatakan, dengan meningkatnya kesiapsiagaan dari seluruh pihak, diharapkan akan meminimalisir dampak dari bencana. "Bencana tidak bisa kita cegah, tetapi yang harus kita upayakan kurangi dampaknya, baik kerusakan infrastruktur dan korban  meninggal dunia dan luka-luka," kata Suharyanto.

Selain itu, dalam rapat tersebut, Kepala BNPB juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat cepat menetapkan status siaga darurat bencana, khususnya di daerah yang berpotensi terjadi bencana.

"Masing-masing daerah segera kuasai betul titik-titik berdasarkan sejarah bencana yang lalu, jangan terlambat kalau daerahnya diprediksi berbahaya di akhir tahun akibatkan bencana hidrometeorologi basah, tetapkan status siaga darurat. Sehingga dari pusat turun ke bawah dan bersama pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah penangnan yang komprehensif," ucap Suharyanto.

"Kabupaten kota segera keluarkan status, kami turun membantu. Logistik yang dibantu biasanya mobil dapur umum lapangan, perahu, genset, pompa air semuanya berdasarkan kebutuhan di daerah masing-masing," tuturnya.

Ia berharap, dengan adanya penetapan status siaga darurat tersebut, BPBD dapat meresponse dengan cepat ketika bencana terjadi. Ia menegaskan, daerah melalui BPBD ketika terjadi bencana 3 x 24 jam harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebelum nanti pemerintah pusat datang membantu.