Koalisi Masyarakat Sipil Dorong KPU-Bawaslu Buat Kode Etik Kampanye di Media Sosial

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, kehadiran kode etik sangat diperlukan untuk mengantisipasi munculnya disinformasi, ujaran  kebencian, dan berita bohong. 

“Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 berdasarkan data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), hoaks atau berita bohong bertema politik, dan ujaran kebencian mendominasi unggahan di media sosial,” ujar Adina saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin (26/6/2023). 

Ia menegaskan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menyebabkan masyarakat terbelah atau terpolarisasi, bahkan ada pula yang berujung dengan konflik antarpengguna media sosial.

Bahka, kata dia, kekacauan sosial itu berpotensi terjadi kembali di Pemilu 2024, sebagaimana data Mafindo yang menunjukkan bahwa menjelang Pemilu 2024 peredaran hoaks di media sosial meningkat enam kali lipat dari biasanya.

“Kami mendorong KPU dan Bawaslu untuk lebih berani dan inovatif dalam membuat peraturan tentang penataan kampanye politik di media sosial yang spesifik, komprehensif, efektif, dan berdampak,” tuturnya. 

Sebagai informasi, Koalisi Masyaraka Sipil untuk Kampanye Pemilu yang Informatif dan Edukatif merupakan gabungan organisasi masyarakat sipil yang terdiri atas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lingkar Madani Indonesia, Sejuk, Tepi Indonesia, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Youth IGF Indonesia, Pusat Pemilu Akses Disabilitas, serta Cakra Wikara Indonesia.