JAKARTA, (ERAKINI) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meluapkan kemarahan di media sosial X usai mengetahui keputusan pemberian izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Izin itu diberikan kepada tiga perusahaan swasta pada Jumat (8/7/2025).
Susi menilai kebijakan tersebut melukai hati masyarakat. “Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat-sangat prihatin dan luar biasa terluka,” tulis Susi di akun X pribadinya pada Kamis (7/8/2025).
Awal Mula Persoalan
Susi menjelaskan, permasalahan bermula dari undangan rapat yang digelar pemerintah daerah setempat. Dalam forum itu, ia mengetahui Pantai Timur Pangandaran telah dibagi ke tiga perusahaan untuk pembangunan KJA.
Susi mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal janjinya saat berkunjung ke kawasan tersebut, yakni mengganti bagan-bagan bambu dengan fasilitas yang lebih baik untuk memperindah pantai dan meningkatkan produktivitas nelayan tangkap.
Respons DKP Jawa Barat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Rinny Cempaka, mengatakan pihaknya sudah menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk Susi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Forum Bela Wisata, dan tokoh masyarakat setempat.
Menurut Rinny, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.
DKP Jawa Barat, kata Rinny, juga akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam proses revisi dan evaluasi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Langkah ini mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, serta sosial ekonomi masyarakat," ucapnya.
