Jusuf Hamka Tegaskan Utang Negara Rp 800 M Sempat Ditagih, Tapi Tidak Pernah Dilunasi

"Utang itu sejak tahun 99 kita tagih, kemudian 2004 kita gugat ke pengadilan. Akhirnya keluar inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2 persen. Kalau negara punya duit mending bayarin utang kepada rakyat," kata Jusuf Hamka Kamis (15/6/2023) kemarin.  

Selbaliknya, ia pun membantah perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), memiliki utang hingga ratusan miliar ke negara. Menurutnya, jika memang ia memiliki utang, pasti ada tagihan tapi sampai saat ini tidak ada. Ia pun meminta Kementerian Keuangan tidak asal bunyi dan mengada-ada terkait dengan utang negara kepada perusahaanya tersebut. 

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi," ucapnya. 

Sebagai respons atas polemik yang terjadi, Menko Polhukan RI Mahfud MD juga telah bertemu dengan Jusuf Hamka untuk membahas terkait polemik utang negara. Dalam pertemuan itu Mahffud mengakui kalau negara memiliki utang kepada Jusuf Hamka. 

Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan jika pemerintah memiliki utang dan sudah berkekuatan hukum tetap maka harus membayarnya kepada pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka.

"Tapi presiden resmi menyatakan punya utang kepada rakyat sama kewajibannya, kalau hukum menyatakan punya utang ya harus bayar. Begitu. Sudah pernah diakui negara dengan satu perjanjian resmi, namun ketika ganti menteri itu tidak jalan. Dokumen lengkap saya pelajari, negara akui waktu zaman Pak Bambang Brodjonegoro, menteri keuangannya dia. Tapi ganti orang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, tapi sampai sekarang macet," kata Mahfud.