Selain itu, peninjauan dilakukan untuk memastikan status serta pengelolaan aset perhajian di Provinsi Jambi berada dalam kondisi bersih dan tidak bermasalah secara hukum.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenhaj Dahnil didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi Sugeng Hariadi serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab.
Dahnil menegaskan, kehadirannya bersama jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi bertujuan memastikan seluruh aspek aset perhajian benar-benar clean and clear, terutama terkait persoalan historis pengelolaan Asrama Haji Jambi.
“Saya sengaja hari ini bersama Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi dan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa seluruh pergeseran dan status aset perhajian benar-benar bersih dan tidak bermasalah. Alhamdulillah, saat ini sudah dinyatakan clean and clear, sehingga proses pembangunan dan pengembangan ke depan bisa dilanjutkan tanpa menyisakan persoalan hukum,” ujar Dahnil.
Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah harus menjadikan integritas sebagai wajah utama institusi, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Menurut Dahnil, sektor penyelenggaraan ibadah haji termasuk area yang rawan terhadap praktik korupsi dan manipulasi sehingga langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini.
“Pesan Presiden sangat jelas, Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi simbol integritas. Karena itu, tindakan preventif dan pencegahan terhadap praktik korupsi dan manipulasi harus dilakukan sejak awal. Kami akan terus bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan jajaran daerah untuk memastikan hal ini berjalan optimal,” tegasnya.
Dahnil juga mengakui, pengelolaan ibadah haji tidak terlepas dari berbagai potensi kerawanan penyimpangan. Oleh sebab itu, reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan menjadi prioritas Kementerian Haji dan Umrah ke depan.
Selain menyoroti persoalan aset, Dahnil turut menekankan pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi haji di Provinsi Jambi, khususnya terkait konektivitas penerbangan haji dan umrah.
“Saat ini jemaah umrah dari Jambi masih harus transit melalui Batam, bahkan melalui luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Ke depan, kami berharap ada komitmen kuat untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji, termasuk melalui perluasan runway bandara. Kami siap berkomunikasi dengan pengelola bandara agar Jambi bisa diproyeksikan menjadi embarkasi sendiri,” tuturnya.
Menurut Dahnil, jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang terus meningkat menjadi salah satu alasan kuat daerah tersebut layak dipertimbangkan sebagai embarkasi haji di masa mendatang.
Usai meninjau Asrama Haji Jambi, Wamenhaj melanjutkan agenda peresmian Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Muaro Jambi. Ia juga memberikan pembinaan serta penguatan sumber daya manusia (SDM) perhajian kepada jajaran Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi.
Dalam pernyataan penutupnya, Dahnil menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kesiapan aparatur dalam mendukung transformasi penyelenggaraan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
