JAKARTA, (ERAKINI) - Polri menggelar operasi besar-besaran untuk menindak aksi premanisme yang semakin meresahkan, baik dari masalah hukum maupun sosial. Operasi ini digelar serentak di seluruh jajaran Polda hingga Polres dengan melibatkan .
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan premanisme tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian. Oleh karena itu, Polri bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keberhasilan operasi ini.
Menurutnya, sinergi ini menjadi titik kunci dalam menekan jaringan premanisme yang kerap terorganisir dan memiliki pengaruh luas. “Koordinasi lintas sektor krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (8/5/2025).
Kata dia, operasi ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sebab premanisme kini semakin meresahkan dan berpotensi besar mengganggu iklim investasi.
“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan menyasar berbagai bentuk tindakan seperti pemerasan, pungutan liar, intimidasi, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
“Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujar Trunoyudo.
Langkah ini dianggap penting mengingat banyaknya keluhan dari pelaku usaha terkait gangguan dari kelompok preman yang sering melakukan aksi pemalakan atau intimidasi. Dalam jangka panjang, aksi ini dikhawatirkan akan menurunkan minat investor, baik domestik maupun asing.
Trunoyudo menambahkan, aksi premanisme bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan pendekatan multidimensi. Untuk itu, Polri memastikan pendekatan operasi dilakukan secara menyeluruh dengan kombinasi penegakan hukum, kegiatan intelijen, serta langkah pre-emtif dan preventif. Upaya ini diharapkan dapat menekan ruang gerak jaringan premanisme secara sistematis dan berkelanjutan.
"Pelibatan pemerintah daerah menjadi penting, mengingat banyak kasus premanisme terjadi di kawasan pasar, pelabuhan, terminal, dan lokasi strategis lain yang berada di bawah kewenangan pemda," ucapnya.
Dengan keterlibatan TNI, Polri berharap operasi ini bukan hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga memberikan efek gentar bagi jaringan premanisme yang lebih luas.
“Kami ingin memberikan pesan tegas bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari rasa takut dan ketidakpastian,” tegas Truno.
