PBNU Usulkan Empat Pilar Reformasi Polri kepada Tim Percepatan di Setneg

Diskusi dipimpin Ketua Tim, Prof. Mahfud MD, dan dihadiri oleh Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, dan Prof. Otto Hasibuan. Gus Yahya hadir bersama Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa NU sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk turut memperkuat institusi negara. Menurutnya, reformasi Polri tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh.

“Dibutuhkan pertobatan institusional agar Polri kembali pada khitah sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,” ujar Gus Yahya.

PBNU kemudian mengajukan empat pilar reformasi. Pertama, Reformasi Kultural-Spiritual, yaitu transformasi mental dan kultur di tubuh Polri berbasis etika publik dan nilai spiritual. Kedua, Reformasi Struktural, dengan penguatan sistem pengawasan yang independen, termasuk peran Kompolnas dan masyarakat sipil.

Ketiga, Reformasi Instrumental, berupa modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi serta perbaikan sistem rekrutmen agar melahirkan aparat yang profesional, humanis, dan memahami kemajemukan. Keempat, Reformasi Paradigma, yakni pergeseran pendekatan dari kekuasaan menuju pelayanan, dengan mengutamakan dialog dan keadilan restoratif.

Menanggapi usulan PBNU, Prof. Mahfud MD menyampaikan apresiasi atas kontribusi tersebut.

“Masukan PBNU sangat substantif, mencakup fondasi filosofis hingga rekomendasi praktis. Ini akan menjadi bahan serius untuk kami ajukan kepada Presiden,” kata Mahfud.

Audiensi ini mempertegas komitmen PBNU sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal agenda reformasi nasional demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, aman, dan sejahtera.