Guru Besar UIN Dorong Diplomasi Islam Indonesia untuk Buka Ruang Keterlibatan di Afghanistan

“Indonesia harus membuat roadmap agar misi diplomasi di Afghanistan berbasis ideologi inklusif yang mencerminkan kemajemukan bangsa dan menghormati hak asasi manusia,” ujar Khamami dalam sebuah diskusi di Kampus UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (25/11/2025).

Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian, Dr Noor Huda Ismail; akademisi Universitas Airlangga, Dr Mohammad Ayub Mirdad; serta Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Kabul periode 2021–2025, Budi Suryasaputra.

Dalam paparannya, Khamami menilai situasi Afghanistan di bawah pemerintahan de facto Taliban sejak 2021 belum menunjukkan perubahan signifikan dibanding masa Taliban 1996-2001.

“Empat tahun sudah Taliban berkuasa. Taliban 2.0 tidak jauh berbeda dari Taliban 1.0, terutama dalam penerapan syariat Islam yang ketat dan pembatasan ruang publik bagi perempuan, termasuk hak atas pendidikan,” ujar Khamami.

Ia menyebut banyak perempuan dan kelompok sipil di Afghanistan kehilangan hak-hak dasar, sementara komunitas internasional dinilai belum berhasil mendorong pemerintahan Taliban membangun tata kelola yang inklusif.

Meski Taliban kini membuka ruang komunikasi internasional atau engagement diplomacy, Khamami mengatakan perubahan kebijakan fundamental belum terlihat.

“Mereka menjalin komunikasi, tetapi tetap kukuh pada syariat yang kaku,” katanya.

Menurut dia, pendekatan bertahap (tadarruj) menurut konsep siyasah syar’iyyah seharusnya menjadi strategi lebih realistis dalam membangun tata hukum dan tatanan negara Afghanistan.

Khamami menilai kehadiran Indonesia dalam percaturan diplomasi global, terutama di bawah Presiden Prabowo Subianto, membuka peluang besar untuk memainkan peran strategis terkait isu Afghanistan.

“Diplomasi Islam Indonesia mulai diakui dunia. Berbagai aksi dan kemitraan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia bisa menjadi jembatan antara negara Muslim dan komunitas global,” ujarnya.

Dalam konteks Afghanistan, kata dia, kepentingan Indonesia bukan semata hubungan bilateral, tetapi juga upaya memastikan kawasan tidak terhubung dengan jaringan terorisme global serta mendorong negara-negara Muslim berkembang sebagai bangsa yang beradab.

“Diplomasi Islam Indonesia di Afghanistan adalah bagian dari misi menjaga stabilitas, perdamaian, dan martabat dunia Islam dalam hubungan internasional,” kata Khamami.

Dia menyebut bahwa Indonesia perlu mengedepankan strategi yang tidak hanya berbasis politik luar negeri, tetapi juga nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial sebagaimana prinsip dasar bangsa.

“Diplomasi kita harus memastikan Afghanistan tidak terisolasi, tetapi juga tidak melanggar prinsip kemanusiaan universal,” ujarnya.